LBH Patowuna Angkat Bicara Soal Program Revitalisasi Kakao di Kolut

Wawan (Kemeja Putih) Saat Berorasi di DPRD Kolut (Foto; Ahmad)
Keterangan Gambar : Wawan (Kemeja Putih) Saat Berorasi di DPRD Kolut (Foto; Ahmad)

KOLAKA UTARA – Pasca aksi Gerakan Suara Patowanua (Gerakan Sapu) yang mengecam pihak DPRD Kolaka Utara untuk membentuk Pansus dalam mengawal program revitalisasi kakao, membuat Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patowanua, Wawan terpanggil dan angkat bicara.

Wawan mengecam pihak DPRD untuk menindak lanjuti keluhan-keluham yang lahir dari masyarakat termasuk hal-hal yang di dalamnya mencakup persolan transparansi pengelolaan dan pelaksanaan program revitalisasi kakao.

Wawan juga menjelaskan, agar pihak-pihak terkait dihadirkan dalam forum pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada Senin (04/03) mendatang guna menjawab semua persoalan yang dianggap sudah kompleks.

“Kami sangat mengharapkan apa yang terjadi kemarin mampu mendapatkan atensi dari pihak DPRD, dan kami juga harapkan agar para aktor yang terlibat dalam program ini dihadirkan guna pembahasan yang lebih kompleks,” ujar Wawan, Kamis (28/2/2019).

“Karena kalo tidak salah ini sudah dibahas berulang-ulang, tadi sempat disoal bahwa apa kami punya bukti? Kalau soal itu tdak munkin kami mau menyuarakan sesuatu yang tidak didasari oleh kebenaran, kita ini paham hukum“, terangnya pada Potretsultra.com saat ditemui di ruang kerjanya.

Wawan juga menambahkan, agar persoalan ini bisa mendapat perhatian serta proaktif dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terkait program revitalisasi kakao. Hal ini sebagaimana yang telah banyak diisukan bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

“Disamping itu, kami juga berharap agar pihak penegak hukum untuk proaktif menanggapi semua jenis isu tentang program revitalisasi kakao. Karena ini sudah jadi tranding topik dimana-mana bahkan di media sosial,” tambahnya.

Kata Wawan, DPRD Kolut seharusnya menjemput bola terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat baru ditindak lanjuti.

“DPRD seyogyanya harus pro aktif terkait isu-isu yang berkembang di tengah tengah masyarakat,” pungkasnya.


Laporan: Ahmad
Editor: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *