Kuasa Oligarki

Keterangan Gambar : Dekarno (Sekretaris Bidang LH dan HAM HMI Badko Jawa Tengah)

OPINI – Apabila di telisik secara seksama, kepentingan-kepentingan yang dominan sekarang ini ternyata tidak berubah banyak di bandingkan masa orde lama, orde baru, walaupun pemain-pemain baru juga bermunculan.

Satu perubahan yang penting sekali hanyalah meningkatnya peranan aktor dan koalisi kepentingan tingkat lokal yang sifatnya tamak dan rakus tidak kalah dari mereka yang beroperasi di pusat. Sehingga konflik antar koalisi-koalisi predatoris pusat dan lokal pun semakin meningkat dan merajalela.

Beberapa hari yang lalu, Kita dikejutkan sepasang burung merpati di tangkap OTT oleh lembaga KPK yakni Bupati Kutai Timur dan anggota DPRD Kutai Timur, pasangan (Suami-Istri) dengan peristiwa tersebut bawah Korupsi masih mengakar di tubuh negara indonesia.

Sehingga sepasang burung merpati tersebut dikategorikan sebagai extraordinary crimes (kejahatan luar biasa). Apakah itu ada pada gudang janji atau ancaman ataukah ada seruan kepada nurani atau norma yang ada di dalam diri sepasang burung merpati tersebut.
Dengan demikian, historis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terjadi di era penjajahan Kolonial sehingga menjadi Transisi di era Reformasi sampai sekarang.

Dari sirkulasi tersebut Indonesia membentuk lembaga yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2003, maka KPK di kenal sebagai lembaga lembaga super (superbody) untuk melakukan koordinasi dan supervisi penegakan hukum terhadap kinerja lembaga-lembaga lain, terutama orang yang menjalankan roda lembaga itu sendiri supaya tidak melakukan Korupsi sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam Teori TSM yang sering di dengung-dengungkan oleh salah satu guru besar FH UGM Prof Edy begitu sapaannya, mengatakan bahwa Korupsi merupakan Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga orang atau pelaku yang melakukan tindakan tersebut diniatkan Terstruktur, Sistematis dan Masif supaya memperkaya diri sendiri.

Kita tahu bersama bahwa Indonesia negara yang tingkat tertinggi Korupsi. Maka, hal yang lumrah tindakan tersebut mengakar seperti pohon beringin. Justru memberikan keprihatinan yang tinggi terhadap kejahatan Korupsi untuk memicu anggaran yang paling besar.

Pemerintah harus tajam, presisi dan kuat untuk terus berkoordinasi dengan lembaga KPK bukan sebaliknya untuk mencekik leher KPK. Indonesia ini di cermati masih menganut feodalisme maupun oligarki sehingga orang melakukan tindakan extraordinary crime bernaung di ketiak pemerintah atau di partai politiknya untuk meminta perlindungan.

Dalam hal ini, yang menarik adalah bawah proses semacam itu telah memunculkan dinamikanya sendiri dalam bentuk power struggle di tingkat elit mengingat upaya penjarahan itu kerap berhadapan dengan para pemain lama yang tidak begitu saja melepaskan privilege-nya secara suka rela meski pertarungan itu di menangkan kaum oligarki.

Lebih dari untuk menguasai akses, para pelaku predatoris Korupsi ingin menghisap vitamin enak yang bisa menggemukan badan mereka.

Penulis: Dekarno (Sekretaris Bidang LH dan HAM HMI Badko Jawa Tengah)

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *