KPU Konkep Buka Lowongan PPK, Ini Persyaratannya

Keterangan Gambar : Ketua KPU Konkep, Iskandar (Foto: IST)

KONAWE KEPULAUAN – Tahapan Pilkada terus bergulir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) segera merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Saat ini KPU Konkep mengumumkan perekrutan Badan Adhoc PPK untuk Pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti. Lowongan penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan ini resmi diumumkan melalui Nomor : 13/PP.04.2-PU/7412/Kpu-Kab/I/2020 pada Rabu (15/1/2020).

“Dalam Rangka seleksi Calon Anggota PPK, KPU mengundang warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan tahun 2020,” ujar Ketua KPU Konkep, Iskandar.

Untuk jadwal seleksi calon angggota PPK, sambung Iskandar, pengumuman pendaftaran digelar selama 3 hari yakni 15 Januari hingga 17 Januari 2020. Kemudian penerimaan pendafataran akan dilaksanakan pada 18 – 24 Januari 2020, penelitian administrasi pada 25 – 27 Januari 2020, dan pengumuman hasil administrasi pada 28 – 29 Januari 2020.

Lanjutnya, seleksi tertulis bakal digelar selama 1 hari saja yakni pada 30 Januari 2020. Lalu hasil seleksi tertulis akan diumumkan pada 3 – 5 Februari 2020. Tahapan wawancara akan dilaksanakan pada 8 – 10 Februari 2020, dan pengumumannya pada 15 – 21 Februari 2020. Selanjutnya untuk pelantikan PPK direncanakan pada 29 Februari 2020.

“Masa kerja PPK selama 9 bulan, yakni pada 1 Maret – 30 November 2020,” jelasnya.

Untuk diketahui, beberapa persyaratan Calon Anggota PPK yakni:Warga Negara Indonesia;

  1. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  4. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau peiling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktiksin dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
  6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  8. Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  9. Tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
  10. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
  11. Tidak berada dalam ikatan Perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
  12. Tidak menjadi Tim Kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah;
  13. Perhitungan Jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu 2 (dua) kali periode bertumt-tumt sebagai Anggoat PPK, PPS dan KPPS/dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum | Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut:
    • Periode pertama di mulai pada tahun 2004 bingga tahun 2008;
    • Periode pertama di mulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
    • Periode pertama di mulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
    • Periode pertama di mulai pada tahun 2019;

Laporan: Redaksi

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *