Kerap Kritik Gubernur, Ketua HMI Kendari dinilai Berlebihan dan Irasional

Keterangan Gambar : Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO HMI Sultra, Malik Ibrahim

Potretsultra

KENDARI – Dalam perkembangan dinamika kemasyarakatan, mahasiswa memiliki dua fungsi sosial, yaitu sebagai sosial kontrol dan agen pembaharu.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, tentu harus menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Akhir-akhir ini, Ketua HMI Cabang Kendari, Sulkarnain kerap membuat kritikan pedas kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, diantaranya menyebut gubernur dengan sebutan lebih layak jadi humas, juga siap menggantikan gubernur serta akan mengepung rumah jabatan gubernur.

Pernyataan-pernyataan ini, mendapat reaksi keras dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO HMI Sultra, Malik Ibrahim. Menurutnya, sikap yang demikian beraroma tendensius, arogan dan diduga lebih mengedepankan emosional.

HMI itu, kata Malik, memiliki independen etis dan independensi organisatoris. Sulkarnain, diduga telah melenceng dari keduanya. Di satu sisi diduga tidak beretika dalam menyampaikan kritik serta apa yang disampaikannya bukan merupakan keputusan organisasi secara utuh.

“Sebagai Kepala Bidang PAO, saya dengan tegas meminta kepada Sulkarnain untuk berhenti mengatasnamakan HMI Cabang Kendari, jika menyampaikan kritik dengan bahasa yang tidak santun dan beretika”, ujar Malik, senin (22/6/2020).

Pada saat menyampaikan kritik, lanjut Malik, Ketua HMI Cabang Kendari mewakili mahasiswa dan umat Islam secara bersamaan. Sehingga seharusnya etika dan rasionalitas harus dikedepankan.

“Misanya, dia mengatakan akan mengepung rujab gubernur, aspek rasionalitas empirisnya tidak ada. Yang pertama sekarang sedang masa pandemi dan tentu dia akan berhadapan dengan aparat keamanan. Kedua dia ingin menggantikan Gubernur. Pertanyaannya, apakah dia tidak paham Konstitusi? Tentu tidak ada satu mekanisme rasional dan konstitusional untuk memakzulkan Gubernur hari ini,” tegasnya.

Pernyataan-pernyataan Sulkarnain, menurut Malik, justru akan menyebabkan buruknya identitas HMI di mata publik. Bisa saja HMI dianggap tidak paham aturan. Seharusnya ada langkah organisatoris yang ditempuh jika ada kesalahan pemerintah, yaitu mengedepankan dialog, menggelar diskusi atau seminar apalagi Gubernur adalah alumni HMI.

“Tentu hal tersebut akan lebih mudah dilakukan. HMI bukan merupakan organisasi sempalan yang ujuk-ujuk bicara ke publik, apalagi hanya mewakili kepentingan oknum atau sekelompok orang,” ucapnya.

“HMI merupakan organisasi yang rasional, independen, dan menjunjung tinggi konstitusi. Seharusnya, Sulkarnain dalam memberi kritik harus memberi pembelajaran dan mengedukasi masyarakat pada nilai-nilai yang baik dan benar,” pungkas Malik.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *