Terlibat Kasus Penipuan dan Penggelapan Direktur PT AKP Resmi Ditetapkan Tersangka

Keterangan Gambar : Komisaris Utama PT. AKM, Obong Kusuma Wijaya memberi ketrangan pers kepada wak media di Kendari

Potretsultra

KENDARITerlibat kasus Penipuan dan Penggelapan Direktur Perusahaan tambang nikel PT Adi Kartiko Pratama (AKP), Ivy Djaya Susantyo, resmi ditetapkan tersangka atas laporan Direktur PT Adi Kartika (AK) Simon Takandengan Cs di Polda Sultra tertangal 24 Februari 2019.

Penetapan tersangka tersebut yang tertuang dalam surat nomor: B/596/XII/2019/Dit Reskrimum, tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 18 Desember 2019.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka Direktur PT AKP, mengajukan permohonan Praperadilan.di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kendari.Namun,Praperadilan Pemohon seluruhnya ditolak. Hal ini tertuang dalam surat putusan PN Kendari nomor: 1/Pid.Prap/2020/PN.Kdi, tertanggal 27 Januari 2020.

Dengan putusan PN Kendari itu, PT Adi Kartiko Mandiri (AKM) yang sebelumnya bernama PT Adi Kartiko (AK) adalah pemilik sah kawasan IUP dengan luas kurang lebih 2000 hektare, yang terletak di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Komisaris Utama PT. AKM, Obong Kusuma Wijaya menegaskan kepada pihak-pihak lain agar tidak melakukan kontrak mining dengan pihak PT. AKP. Sebab, PT. AKM yang sebelumnya bernama PT. Adi Kartiko merupakan pemilik resmi kawasan IUP tersebut.

Kata dia sebenarnya PT. Adi Kartiko Pratama adalah perusahaan yang joint operasional (JO) dengan PT. Adi Kartiko (AK) yang terjalin sejak tahun 2008 lalu, dan kesepakatan kerja sama PT AKP memiliki kewajiban membayar royalti sebesar 2,5 US dollar per metrick ton setiap penjualan.

Namun, pihak PT AKP tak mengindahkan kesepakatan kerja sama itu dan tidak membayar royalty dengan alasan telah membeli saham PT. Adi Kartiko.

“Atas dasar itu, kami PT Adi Kartiko mengalami kerugian sebesar Rp. 200 milyar. PT AKP telah menjual material ore nikel ke perusahaan smelter PT. Virtue Dragon Nikel Indusri (VDNI) sebanyak kurang lebih 300 tongkang,” ujar Obong dalam keterangan persnya di Kendari,” Senin (20/6/20).

Masih Kata Obong, mengingatkan kepada pihak lain untuk tidak melakukan kontrak mining atau joint operasional dengan pihak PT. AKP. Sebab, PT. AKM pemilik resmi kawasan IUP.

“Kami sampaikan kepada pihak-pihak lain agar tidak melakukan joint operasional (JO) dengan pihak PT. AKP, karena PT. AKM pemilik sah kawasan IUP tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. AKM, Yonatan Nau SH mengutarakan dengan dilaporkannya Direktur PT. AKP, Ivy Djaya Susanto ke Mapolda Sultra karena mengaku-ngaku telah membeli saham PT. Adi Kartiko, dan merubah nama perusahaan menjadi PT. Adi Kartiko Pratama (AKP).

“Jadi seolah-olah PT. AKP itu adalah PT. Adi Kartiko, saya tegaskan itu tidak benar. Itu adalah salah satu modus yang dipakai mereka” tegas Yonatan .

Kemudian Yohanes menambahkan, setelah terlapor mengkamuflase dengan segala macam cara, dilakukanlah kerja sama dengan salah satu perusahaan swasta dari Rusia. Kemudian, perusahaan asing tersebut melakukan legal audit, menyatakan keabsahan berdirinya PT. Adi Kartiko Pratama yang katanya jelmaan dari PT. Adi Kartiko.

Tetapi, PT AKP tidak mampu membuktikan bahwa perusahaan tersebut adalah jelmaan PT. Adi Kartiko, sehingga perusahaan asing itu memutuskan kerja sama dan meminta ganti rugi kepada PT. AKP.

“Kami mengingatkan pada pihak yang ingin menjalin kerja sama dengan PT. AKP  tidak melakukan hal itu. Sebab, Ia bisa memastikan akan terjebak seperti yang dialami perusahaan asing asal Rusia,sehingga perusahaan asing tersebut memutuskan kerja sama dan meminta ganti rugi kepada PT. AKP.
“pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *