Jilid 1: Problem Percepat APBDS 2020,dan Pro Kontra Rombak Kabinet Desa

Keterangan Gambar : La Ode Muh Junaim

OPINI–  Menarik diskusi publik,problematik antara pro dan kontranya terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk dijadikan bahas ulasan di kalangan aktivis pembangun desa.Apakah seseorang baru terpilih sebagai kepala desa mengganti aparat desa yang lama dapat melanggar Undang-undang ?

Tenaga Ahli  P3Md Kabupaten Muna Barat La Ode Muh Junaim,serius menanggapi asumsi publik itu menurutnya,mereka yang berasumsi melakukan pergantian kabinet desa atau (aparat desa) hanya mengacu ke UU Desa dan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.Pada hal masih ada mekanisme aturan lain mengganti dan mengangkat aparat desa,yakni harus dikuatkan dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengangkatan perangkat karena Perdes merupakan kewenangan desa.

Sebab perlu dipahami perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Urusan pergantian perangkat desa sambung La Ode,sudah menjadi bahan diskusi warung kopi maupun medsos ,adu argumetasi pun tidak bisa dihindari namun tetap humanis, ini merupakan hal yang wajar dalam sebuah dinamika organisasi untuk memaksimalkan lkegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud penyegaran jabatan di desa.

Pergantian perangkat sudah dilakukan bebebrapa desa, dan masih ada desa belum menjadi agenda prioritas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat karena masih fokus terhadap Percepatan Penetapan APBDesa 2020 sebagai syarat pencairan Dana Desa 2020.memang betul pemberhentian itu adalah kewenagan desa tetapi tidak mesti dilakukan pergantian begitu saja, tentu ada mekanisme yang harus ditaati oleh kepala Desa.

Syarat Pemberhentian katanya,sangat jelas diatur dalam UU Desa dan tidak ada larangan untuk diberhentikan selama tidak memenuhi syarat lagi menjadi Perangkat Desa seperti yang tertuang dalam UU desa Nomor 14 pasal 50 dan 51.Tidak rumit jika tetap menegakan regulasi yang rumit kecuali melabrak aturan yang ada.

“Saya sayangkan jika ada pernyataan bahwa polemik pergantian Perangkat Desa adalah buah kekeliruan Pemda dan menurut saya Ini pernyataan Sumir,bukan kekeliruan tapi perbedaan penafsiran biasa yang melahirkan pandangan yang beragam dan berbeda pula.
Pemda hanya memberikan Penegasan regulasi bahwa pergantian perangkat tetap mengacu kepada UU No 4,Permendagri Nomor 67/2017.Di sisi lain Pemerintah desa juga tidak salah karena mengiginkan perangkat Desa yang memiliki sumber daya manusia yang berkuaitas dan memiliki visi misi yang sama dengan Kepala Desa yang baru agar desa lebih baik,”jelas Junai melalui whatsaap selulernya Minggu (15/3/2020).

Lanjutnya,selain Peremendagri 67/2017 Dikuatkan lagi dengan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD TGL 30 Januari 2020 angka 7 yang berbunyi,Kepala Desa tidak dapat memberhentikan perangkat Desa diluar ketentuan kecuali telah diatur terlebih dahulu peraturan perundang-undangan ditngkat kabupaten Kota, berhubung Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum ada maka masih tetap merujuk kepada regulasi yang lebih tinggi serta Wajib berkonsultasi dan mendapatkan Rekomendasi tertulis dari camat atas nama Bupati.

Jika ada perangkat desa masih Junaim, sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan terjadi kekosongan perangkat Desa maka kepala desa dipersilahkan menangkat perangkat desa baru dengan membentuk Tim Seleksi perangkat desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan dan hasilnya tetap dikonsultasikan kepada camat untuk memebrikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Oleh karena itu La Ode menginginkan agar tidak terjadi perdebatan panjang dan menghindari terjadinnya konfilik horizontal sebagai langkah preventif kiranya Pemda segera mengambil langkah-langkah penyelesaian berhubung Muna Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maka sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai acuan formal pengangkatan

perangkat desa yang baru sebab kalau menunggu Perda itu lama waktunnya tidak akan selesai tahun ini dan tidak mungkin kepala Desa baru akan menunggu sampai tahunan karena persoalan di desa butuh solusi cepat dan itu
lebih baik.

“Saya berharap di desa tetap menjaga harmonisasi, keamanan.
Perbedaan Pandangan jangan dianggap sebagai Polemik tapi sebagai kiat jitu untuk meramu perbedaan, dan kita tunggu solusi dari Pemda dan sesegra mungkin dapat dikonsultasikan di Institusi yang lebih tinggi . Semoga kedepannya melahirkan sosok perangkat yang mumpuni dan bermutu agar kualitas pemerintahan di desa lebih bermanfaat bagi rakyat di desa,”harapnya.

Tawaran Solusi

Junaim menawarkan solusi terkait pro dan kontraknya masalah tersebut,kepada OPD tehnis mengkonsultasikan di kemendagri apakah bisa daerah melahirkan perbup ttg pengangkatan perangkat desa sebab Muna barat belum memiliki perda.jika hasil konsultasi diperbolehkan maka daerah segera menyusun perbup agar Kepala Desa dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan perbup.dan menurut saya ini alternatif agar kepala desa fokus dalam melaksanakan pemerintahan untuk pembangun desa
Sekedar masukan berharap teman-teman kepala Desa tidak terjebak dengan pernyataan oknum tertentu yang berpotensi mengundang kegaduhan.

Tetap berkoordinasi dengan OPD tehnis dan saya yakin urusan oerangkat akan tuntas dan hanya persoalan waktu yang bisa menjawab.Jika perbup tidak bisa dapat ditindaklanjuti melalui perdes.Sebab Perdes juga merupakan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Lalu terakhir muncul pertanyaan,Lebih lanjut Junaim bagaimana perangkat desa periodesasinnya sudah berakhir dan sudah tidak aktif? maka kades dapat memberhentikan perangkat jika sudah saatnya diberhentikan dan menerbitkan SK pemberhentian dalam mengisi kekosongan tersebut, sambil menunggu hasil konsultasi Pemda di Kemendagri.

Kades dapat megangkat perangkat desa yang lama untuk mengisi kekosongan perangkat desa, sambil menunggu pengisian perangkat desa yang baru dan aturan baru baik perda maupun perbup.

Permendagri nomor 67 tahun 2017 tidak mengatur secara tehnis dan bersifat umum.alangka baiknya diatur dalam bentuk perdes yang dapat mengatur secara khusus terkait dengan pengangkatan perangkat desa (bersambung Jilid 2 ).

Penulis:Tenaga Ahli Kemendes Muna Barat La Ode Muh Junaim

Editor :La Ismeid

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *