HMI Baubau Minta Pemkot Transparan Soal Anggaran Cegah Covid-19

Keterangan Gambar : Ketua Umum HMI Cabang Baubau, La Ode Rizki Satria (Foto: IST)

Potretsultra

BAUBAU – Virus Corona atau Covid-19 yang kini dampaknya telah dirasakan oleh banyak pihak di hampir segala lini kehidupan adalah duka bagi kita semua.

Ketua Umum HMI Cabang Baubau, La Ode Rizki Satria mengatakan, tak hanya berdampak soal kesehatan dan ekonomi, Covid-19 juga saat ini telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua orang. Sehingga diperlukan tingkat kewaspadaan yang serius dan ketaatan semua pihak pada segala anjuran medis guna mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebarannya.

Dikarenakan oleh wabah ini, lanjut Rizki, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Inpres Nomor 04 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. “Ini kemudian dijadikan dasar pergeseran anggaran oleh seluruh pemerintah daerah se Indonesia,” ujar Rizki kepada Potretsultra.com, Senin (20/4/2020).

Di Kota Baubau, kata Rizki, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 33,9 Miliar guna penanganan dan pencegahan covid-19. Jika melihat statemen pemerintah, anggaran ini dialokasikan untuk 3 item yaitu Rp 23,9 M untuk pencegahan covid-19, kemudian Rp 7,6 M untuk membayar utang Pemerintah Kota Baubau kepada BPJS, dan Rp 2,3 M untuk belanja tak terduga.

“Amatan kami, ada beberapa hal yang ganjil dalam pengalokasian anggaran tersebut. Selain soal jumlah yang tidak memiliki rincian secara transparan, pembayaran utang BPJS Pemda yang ikut dimasukan dalam nomenklatur covid-19 pun ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Inpres hanya memerintahkan urusan covid-19, jadi kalau pemda tiba-tiba menumpang untuk membayar utang lewat wabah ini maka ini agak keliru menurut kami,” ucapnya.

Maka Rizki meminta kepada pemerintah Kota Baubau untuk segera melakukan transparansi dengan mempublikasikan rincian penggunaan dana covid-19 tersebut. Sebab ini adalah uang daerah yang setiap orang wajib memiliki informasi untuk mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

“Kami menghimbau kepada seluruh OKP dan Ormas Sekota Baubau untuk mari sama-sama kita melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Rp 33,9 M yang digeser untuk covid-19 di Kota Baubau sebab hemat kami ini berpotensi besar untk disalahgunakan apa lagi tidak adanya transparansi,” katanya.

“Kami juga menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga diri dan mematuhi segala anjuran medis tentang pencegahan covid-19 serta berdoa agar daerah Kepulauan Buton yang sama-sama kita cintai bisa terhindar dari segala marabahaya khususnya covid-19,” tuturnya.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *