Hearing DPRD, PT TAS dan PT ST Nikel Bantah Tudingan Melakukan Penyalahgunaan Tersus dan Jalur ILegal

Keterangan Gambar : Suasana hearing Komisi III DPRD Sultra bersama PT. TAS dan ST Nickel terkait dugaan penyalahgunaan Terminal Khusus (Tersus) dan jalur penamvangan Illegal (14/4/2020) (Foto:La Ismeid

KENDARI –  Kedua perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yakni PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) dan PT ST Nickel Resourches melalui hearing Rapat Dengar Pendapat (RDP),dengan Komisi III DPRD Provinsi Sultra dini hari Selasa, (14/4/2020),memperlihatkan secara terang benderang izin dokument resmi perusahaan penambangan.

Kedua perusahaan tambang tersebut membantah segala tudingan mengkomersikan penyalahgunaan terminal khusus (Tersus) dan jalur ilegal.

Perlu diketahui asal muasal tudingan tersebut berawal penahanan sejumlah kendaraan mobil pengangkut ore nikel milik ST Nickel Resourches di jalan Z.A Sugianto By Pass bundaran depan RSUD Abunawas Kelurahan Kambu,pada pukul 02.00 dini hari, pada Jumat 10 April 2020 lalu oleh dua lembaga yakni aliansi Corong Rakyat Sultra (Corak) dan Koalisi Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra (Kapita).

Kedua lembaga tersebut menganggap kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ilegal dan melanggar hukum sebab melewati jalur jalan nasional dan jalan umum di Kota Kendari secara ilegal.Selain itu tidak mengantongi izin penggunaan jalan, dan kapasitas muatan mobil melebihi kapasitas.

Dengan tujuan mobil-mobil pengangkut ore nikel tersebut akan menuju ke Jetty PT TAS yang ada di Kelurahan Tondonggeu, Kota Kendari.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Laode Tariala, setelah melalui RDP dengan mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait, menyimpulkan bahwa terkait dengan dugaan kedua lembaga tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PT TAS tidak ada masalah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Sedangkan berkaitan izin operasi ST Nikel, diakuinya, bahwa juga sudah mengantongi izin dari Dirjen Bina Marga. Hanya saja perlu ada izin pengangkutan barang khusus sesuai peraturan daerah.

“Jadi kita minta untuk segera mengurus izin tersebut, dan harus di RDP kan lagi dengan Gubernur dan Walikota untuk mengclearkan permasalahan itu” kata Tariala.

Tariala menambahkan, jika terkait persoalan kelebihan muatan mobil itu tidak masalah, hanya saja perlu ada denda kompensasi jika kelebihan, misalnya jika izin 8 ton dan memuat kapasitas 12 ton, maka sisanya tersebut harus ada kompensasi.

“Kompensasi itu untuk apa, yaitu untuk mengganti kerusakan jalan yang terjadi akibat lalulintas mobil,” jelasnya.

Pada kesempatan yang Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina, mengutarakan bahwa secara administrasi izin penggunaan jalan yang dimiliki oleh PT ST Nickel resmi yakni izin penggunaan jalan nasional yang diterbitkan oleh Kementerian melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Hanya saja, Dishub Sultra menyarankan pada pihak perusahaan agar memiliki izin kompensasi penggunaan jalan umum dan izin pengangkutan barang khusus.

“Ore nikel ini kan masuk kategori barang khusus, makanya perusahaan tambang diwajibkan mengurus izin pengangkutan barang khusus tersebut,”ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, mengaku bahwa terkait izin usaha pertambangan (IUP), izin operasional, maupun izin pertambangan lainnya PT. TAS dan ST Nickel semua telah dilengkapi oleh perusahaan ini. Sehingga tidak ada masalah.

“Kalau soal izin semua lengkap dan clear, menyangkut soal izin jalan itu kami tidak terlalu menjadi domain kami,” ucapnya.

Direktur PT TAS, LM Sumarlin,mengaku bahwa perusahaan miliknya benar telah mengantongi izin resmi sebagai perusahaan jetty pertambangan dan tidak pernah melakukan tindakan melabrak atau melawan hukum.

“Dengan adanya hearing ini kami bersyukur sekali agar semua mata terbuka, bahwa jika melihat asas manfaat kehadiran perusahaan ini lebih banyak sisi manfaatnya dengan mempekerjakan sekitar 300-500 an lebih karyawan lokal ketimbang mudhoratnya, sehingga apa yang dituduhkan itu tidak terbukti atau tidak benar, alhamdulillah semua tadi terjawab,” terang Sumarlin.

Sambungnya, pihaknnya tidak melakukan komersial jetty pelabuhan, hanya saja karena keinginan pihak perusahaan ST Nickel mitranya, sebagai sektor investasi untuk membangun perekonomian melalui pemanfaatan jasa pelabuhan dan jasa pengangkutan yang banyak memberdayakan pekerja lokal, maka pihaknya merasa terpanggil untuk mengurus izin pertambangan yang sebelumnya PT. TAS mengantongi izin pengangkutan aspal.

“Saat ini kami sudah memiliki izin untuk digunakan kepentingan umum, artinya PT. TAS aktif dan wajib membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk sudah melengkapi pemenuhan komitmen OSS dari kementerian perhubungan untuk aktivitas pertambangan, dan dinas terkait juga sudah menerima kopian naskah itu, sehingga tidak ada lagi pelanggaran,”jelasnya.

Dari situ, ia berharap sebagai putra daerah lokal yang bisa bergerak disektor pertambangan, pemerintah maupun pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan. Apalagi perusahaan miliknya sudah membantu perekonomian lokal dengan mempekerjakan karyawan 99,9 perses karyawqn lokal.

Bahkan ditengah – tengah adanya pandemi virus corona (Covid 19), pihak perusahaan PT. TAS dan ST Nickel tidak merumahkan atau memberhentikan karyawannya,bahkan tetap memastikan gaji dan insetif bagi karyawan terbayarkan hingga berakhir covid 19.

Dimana notobennya pekerja-pekerja pada kedua perusahaan ini merupakan karyawan lokal dengan latar belakang berbagai suku di Sultra jadi merata.

Sumarlin bilang,terkait dengan izin pengangkutan barang khusus, itu menjadi tanggung jawab ST Nickel dan sudah sesuai regulasi yang ada, jika belum itu akan menjadi perhatian serius perusahaan, dan harus sesuai regulasi yang ada.

“Kami juga sangat berharap kalau ada mobil perusahaan kami kelebihan muatan atau tidak safety, pada pihak-pihak terkait kalau ada kekeliruan dari kami silahkan diberikan teguran atau masukkan, kami tetap buka diri, jangan ada penahanan di jalan karena itu akan berbenturan, karena kami harus memikirkan kelangsungan hidup orang banyak,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Sultra yang menerima aspirasi dari kedua lembaga tersebut langsung mengundang pihak-pihak terkait yakni Dinas Perhubungan, Dinas ESDM Sultra,Dinas Kehutanan, KSOP Kendari,Pihak kepolisian dan juga kedua lembaga aspirasi tersebut guna memperjelas permasalahan terhadap kedua perusahaan tambang tersebut

Laporan: La Ismeid

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *