Hanya Diberhentikan Sementara, IUP Milik PT GKP di Konkep Belum Dicabut

Wagub Sultra Lukman Abunawas Saat Memperlihatkan Surat Pencabutan dan Pemberhentian Sementara IUP di Konkep (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Wagub Sultra Lukman Abunawas Saat Memperlihatkan Surat Pencabutan dan Pemberhentian Sementara IUP di Konkep (Foto: IST)

KENDARI – Aspirasi rekreasi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mulai mendapat titik terang.

Pasalnya, pada Selasa (26/3/2019) rapat bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep di Kantor Gubernur Sultra telah menyetujui keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Pulau Wawonii.

Usai rapat bersama itu, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menjelaskan, telah berhasil menunaikan janjinya untuk mencabut ‘akar’ kegiatan pertambangan di Bumi Kelapa itu.

“Hasil rapat sudah keluar, kita semua di ruang rapat sudah menerima berita acara, diberikan kepada Bupati Konkep satu dan semuanya ke Biro Hukum Sultra,” ujar Lukman Abunawas.

Menurut orang yang diangkat kursi 02 di Bumi Anoa ini, dari 16 IUP di Pulau Wawonii hanya 9 IUP yang dicabut total. Sedangkan 6 lainnya hanya diberhentikan sementara, dan 1 IUP diserahkan ke Kementerian ESDM untuk dicabut karena statusnya Penanaman Modal Asing (PMA).

“Kita merumuskan 9 dicabut total, karena memang kegiatannya tidak sama sekali dan masanya sudah habis begitu juga tidak melakukan kewajibannya,” jelasnya.

Untuk IUP milik PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), lanjut Lukman, masuk dari 6 IUP yang diberhentikan sementara itu. Ini semua dilakukan, kata Lukman, karena merupakan respons dari aspirasi ribuan warga Konkep yang tolak adanya aktivitas pertambangan di daerahnya.

Menurut Lukman, salah satu pertimbangan dicabutnya 9 IUP dan diberhentikannya sementara 6 IUP itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara Pulau Wawoni masuk kategori pulau kecil yang tidak layak untuk ditambang.

“Karena ini memerlukan lingkungan yang tidak pencemaran Lingkungan atau kawasan yang dihuni masyarakat tidak layak untuk tambang,” katanya.

Kata Lukman, direktur PT GKP selaku salah satu pemilik IUP yang diberhentikan sementara aktivitasnya juga meminta dukungan pencabutan IUP tersebut. Karena katanya, ini semua demi masyarakat Wawonii.

“Mereka rela, padahal sudah banyak berkorban,” katanya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *