Gugatan Pilkada Konkep Dicoret MK? Tunggu 18 Januari

Keterangan Gambar : Ketua KPU Konkep, Iskandar

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Para pemenang Pilkada 9 Desember 2020 di sebagian daerah kini tengah menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika menilik dari ambang batas suara sesuai ketentuan di Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan MK, maka untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hanya Kabupaten Konawe Selatan yang memenuhi syarat gugatan ke MK. Karena ambang batas maksimal untuk menggugat ke MK dengan jumlah penduduk di atas 200.000 jiwa yakni 1,5% dari total suara sah yang ditetapkan. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk dibawah 200.000 jiwa maka syarat ambang batasnya yakni 2%.

Kendati demikian, MK belum tentu menolak 111 permohonan sengketa Pilkada yang tidak memenuhi ambang batas suara. Hal itu berkaca pada Pilkada 2018 terdapat enam daerah yang tidak penuhi ambang batas tetap diperiksa dan dipertimbangkan oleh MK seperti di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

“MK akan periksa pokok permohonannya. Nah hal ini masih terbuka ruang dipertimbangkan oleh MK,” ujar peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Telisik.id.

Saat dikonfirmasi, hingga saat ini Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Iskandar mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari MK terkait status gugatan dari pasangan Muhammad Oheo Sinapoy – Mutaqin Siddiq di Pilkada Konkep

“Sampai hari ini, kami belum mendapatkan informasi terkait status gugatan dari pasangan Nomor Urut 4 yakni Muhammad Oheo Sinapoy dan Mutaqin Siddiq,” kata Iskandar, Senin (11/1/2021).

Menurut Iskandar, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 8 Tahun 2020 tentang jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa status gugatan apakah lanjut atau tidak itu tergantung pada tanggal 18 sampai tanggal 19 Januari 2021 ini.

“Nanti pada tanggal 18 dan tanggal 19 Januari ini, MK akan menyampaikan secara resmi Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke termohon yang ada gugatan di MK,” jelasnya.

Kalau misalnya, lanjut Iskandar, gugatan Oheo – Mutaqin ini teregistrasi di MK, maka pemeriksaan sidang pendahuluan itu dimulai pada akhir bulan Januari sampai awal bulan Februari tahun 2020. Nanti tepatnya di tanggal 15 Februari sampai 16 Februari akan dilakukan sidang pengucapan putusan

“Kalau misalnya dia memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam sidang pembuktian maka itu akan lanjut sampai bulan Maret sesuai dengan PMK Nomor 8 Tahun 2020. Bila tidak, maka dia akan putus di tanggal 15 dan 16 bulan Februari,” terangnya.

Begitupun sebaliknya, tambah iskandar, jika misalkan di tanggal 18 Januari nanti status gugatan Oheo – Mutaqin ini tidak teregistrasi di BRPK Mahkamah Konstitusi, hal yang pertama dilakukan adalah KPU Konkep menunggu surat pemberitahuan resmi dari MK melalui KPU RI.

Bila sudah ada surat pemberitahuan itu, terkait status gugatan di Pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan maka KPU Konkep memiliki waktu 5 hari berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

“Karena kewajiban kami hanya menetapkan pasangan calon terpilih setelah itu kami menyerahkan salinan putusan penetapan calon terpilih rekapitulasi hasil perhitungan suara ke DPRD Kabupaten Konkep untuk diparipurnakan,” ucapnya.

“Setelah itu didorong ke Kemendagri melalui Gubernur. Nanti Mendagri yang akan mengeluarkan SK, dan dilantik oleh Gubernur,” tambahnya.

Namun Iskandar menilai, jika status perkara gugatan Oheo – Mutaqin masih muncul di BRPK Mahkamah Konstitusi pada 18 – 19 Januari 2020 nanti maka kemungkinan besar akan ada PJ Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini melihat status Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Konkep Amrullah dan Wabup Andi Muhammad Lutfi, yang berakhir pada tanggal 17 Februari kedepan.

“Karena  kalau mungkin dalil gugatan pemohon itu dilanjutkan di sidang pembuktian, maka dia akan diputuskan pada tanggal 15 dan tanggal 16 Februari. Sedangkan masa jabatan Pak Bupati itu sekarang 17 Februari, maka otomatis akan ada Pj Bupati atau pelaksana yang akan mengisi kekosongan selama Pak Bupati yang sekarang ini habis masa jabatannya,” pungkas Iskandar.

Laporan: Redaksi           

Potretsultra Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *