Dituntut Cabut IUP PT PLM, Kepala DPM-PTSP Sultra Siap Bertemu di Pengadilan

Keterangan Gambar : Ratusan massa aksi saat mendatangi Polda Sultra. Foto: Aden

Potretsultra

POTRETSULTRA.COM – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Konsorsium Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) bersama Institute Demokrasi & Sosial Indonesia (IDI-SI) menyeruduk Dinas Penanaman Mondal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sultra.

Massa aksi menuntut agar DPM-PTSP mencabut dan membatalkan izin usaha pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur (PLM) di Kabupaten Bombana yang telah diperpanjang beberapa waktu lalu.

Pasalnya, surat perpanjangan IUP operasi produksi (OP) PT PLM yang diterbitkan DPM-PTSP Sultra dinilai cacat hukum. Sehingga surat keputusan tersebut tidak cukup hanya direvisi, tetapi harus dibatalkan atau dicabut.

Tak hanya itu, massa aksi menduga, ada oknum DPMPTSP Sultra melalukan permufakatan jahat dengan PT PLM, karena diterbitkannya surat keputusan perpanjangan izin bernomor: 672/DPMPTSP/X2019 tentang persetujuan perpanjangan pertama izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT PLM yang memiliki jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak 24 Desember 2015 sampai 23 Desember 2025.

Dalam orasinya, Korlap Aksi, Zamal Basri mendesak Kepala Dinas PTSP Sultra, Masmuddin, agar segera mencabut perpanjangan Izin tambang emas PT PLM yang diterbitkan pada Oktober 2019 karena tidak sesuai prosedur.

“Seharusnya PTSP menerbitkan izin berdasarkan regulasi harus menerbitkan izin kurung waktu 14 hari sejak pengajuan perpanjangan izin. Sementara izin PT PLM mati tahun 2015, selama izin perpanjangan tidak diterbitkan, diduga kuat mengeruk emas kami di Kabupaten Bombana,” ujarnya, Kamis (23/7/2020).

Ketua Institute Demokrasi & Sosial Indonesia (IDI- SI) Bombana ini bahkan menuding Masmuddin telah bersurat ke Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM agar surat izin yang telah diperpanjang ditelaah secara hukum.

“Ini membuktikan bahwa DPM-PTSP Sultra telah mengeluarkan izin tidak sesuai prosedur dan dianggap melanggar hukum,” cetusnya.

Zamal Basri menuturkan, kasus perpanjangan izin yang tidak sesuai prosedur oleh PT PLM itu telah diadukan di Polda Sultra.

“Ingat Pak Kadis perbuatan kamu menerbitkan atas perpanjangan izin telah masuk di Polda Sultra. Kami tegaskan akan mengawal kasus ini sampai ada tersangka,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DPM-PTSP Sultra, Masmuddin, mengaku perpanjangan IUP PT PLM sudah sesuai prosesdur, sehingga dirinya berani mengeluarkan perpanjangan IUP perusahaan itu pada akhir 2019 lalu.

“Kalau PT PLM saya yang tanda tangani perpanjangan izinnya karena sudah sesuai dengan prosedur. Untuk PT PLN dan PT AABI itu belum diterbitkan karena tidak memenuhi syarat. Kalaupun ada yang persoalkan, saya siap pertanggung jawabkan sampai di pengadilan,” ujarnya.

Masmuddin mengaku, meski IUP PT PLM itu berakhir pada 2015 lalu, namun dalam penerbitan izin PT PLM miliki histori dan sudah sesuai prosedur. Sementara terkait aduan di Polda Sultra, ia mengaku siap bertanggung jawab karena PT PLM keberadaannya legal.

“Kalau mau tahu prosedurnya nanti ketemu di Pengadilan, kita baku adu dan buktikan. Kalaupun ada yang mempersoalkan, saya mempertanggung jawabkan di Pengadilan. Saya siap pertanggung jawabkan terkait penerbitan izin itu. Silahkan proses hukum,” tegasnya.

Usai melakukan orasi di Kantor DPM-PTSP Sultra, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur dan Polda Sultra dengan tuntutan yang sama.

Mereka mendesak Gubernur Sultra untuk merekomendasikan atau memerintahkan Kepala Dinas PM PTSP untuk segera meninjau dan mecabut IUP perpanjangan PT PLM.

“Kami minta kepada Gubernur Sultra untuk mengambil langkah konkrit menghentikan aktivitas PT PLM, PT Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT Anugerah
Alam Buana Indonesia (AABI),” ucap Zamal Basri.

Di Kantor Gubernur Sultra, massa aksi diterima oleh Kepala Biro Kerjasama dan Investasi Setda Sultra, Harmin Ramba yang berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi massa kepada Ali Mazi.

“Gubernur Sultra dan Wagub Sultra tidak berada di kantor. Begitu juga dengan Pak Sekda. Untuk itu saya yang menerima di sini. Semua tuntutan massa aksi nanti saya sampaikan ke Pak Gubernur,” ujarnya.

Zamal Basri minta Kapolda Sultra untuk segera menarik anggotanya yang melakukan pengamanan di lingkup PT PLM, PT PLN dan PT AABI.

“Kami minta Kapolda Sultra untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan Illegal Mining yang dilakukan oleh PT PLM, PT PLN dan PT AABI. Kami juga minta Kapolda Sultra untuk segera menetapkan tersangka oknum DPM PTSP Sultra, Dirut dan Komisaris PT PLM yang diduga melakukan konspirasi terkait perpanjangan IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Wartawan: Aden

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *