Didemo Soal Penertiban APK, Bawaslu Busel Angkat Bicara

Ketua Bawaslu Busel, Mahyudin (Foto: Muhammad Irfan Sahidin)
Keterangan Gambar : Ketua Bawaslu Busel, Mahyudin (Foto: Muhammad Irfan Sahidin)

Potretsultra

BUTON SELATAN – Usai didemo terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh sekolompok masa yang mengatasnamakan Mahasiswa Lintas Gerakan (MALIGE), membuat Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan (Busel) angkat bicara.

Saat ditemui di ruangannya, Ketua Bawaslu Busel, Mahyudin mengungkapkan, penertiban APK oleh Bawaslu busel digelar sejak tanggal 21 Februari 2019 lalu. Agenda penertiban ini juga telah direncanakan sejak awal Januari 2019 lalu.

Bahkan, menurut Mahyudin, sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu busel telah melakukan koordinasi dengan pihak Partai Politik (Parpol) dan disepakati bersama. Pihaknya juga sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada 15 Parpol yang mengusung kandidatnya di Kabupaten Buton Selatan.

“Kami sudah menjalankan amanat PKPU dan sudah sesuai prosedur, wacana untuk melakukan penertiban APK kami lakukan sejak awal Januari lalu, adapun APK yang kami tertibkan adalah APK yang dipasang tidak sesuai dengan aturan PKPU,” terang Mahyudin, Selasa (26/2/2019).

Lanjutnya, Bawaslu Busel dalam menertibkan APK tidak melakukan pengrusakan. Namun, APK-APK yang ditertibkan itu diamankan di masing-masing Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Terkait APK yang ditertibkan kami tidak rusak, APK itu kami amankan di Panwascam dan bahkan apabila APK itu mau diambil kembali kami persilahkan dengan syarat harus menandatangani Surat Penyataan,” tambahnya.

Kemudian, Ketua Bawaslu juga menegaskan agar pihak Parpol untuk tetap mengikuti aturan PKPU terkait pemasangan APK.

“Saya himbau kepada setiap pihak partai politik maupun Caleg agar tidak memasang APK di tempat-tempat yang dilarang serta dalam desain APK juga paling tidak dituangkan sedikit terkait Visi dan Misi calon asal tidak mengandung isu Sara dan hoaks,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Panwascam Batauga, Hardi Kamaru membenarkan hal tersebut. Panwascam pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak Partai Politik sehari sebelum dilakukan penertiban.

“Kami diintruksikan langsung dari Bawaslu untuk menggelar rapat dengan pihak partai politik sehari sebelum melakukan penetiban, namun dalam rapat tersebut hanya 4 orang yang hadir, lalu siapa sebenarnya yang tidak sesuai prosedur,” jelas Hardi saat dihubungi via selulernya.

Laporan: Muhammad Irfan Sahidin
Editor: Jubirman

Potretsultra

One Ping

  1. Pingback: Didemo Lagi, Papan Sekretariat Bawaslu Busel Dirusak dan Dilempari Tomat | Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *