Demo Tolak Tambang, Puluhan Warga Wawonii Dipukul Aparat

Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)
Keterangan Gambar : Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)

KENDARI – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii kembali mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (06/2/2019).

Lagi-lagi dalam tuntutannya, masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mendesak Gubernur Sultra Ali Mazi untuk membuktikan janjinya saat kampanye di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra. Jenderal Lapangan, Mando Maskuri menegaskan, Ali Mazi sempat berjanji saat kampanye di Konkep untuk mencabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bumi Kelapa itu.

“Kami minta janji itu harus dilunasi, Pak Gubernur harus segera cabut IUP tambang di Konkep, karena Wawonii tidak layak untuk ditambang,” teriak Mando dalam orasinya.

Selain itu, perwakilan dari HMI MPO, David meminta Gubernur Sultra Ali Mazi agar membuka mata dan membuka hatinya perihal penolakan masyarakat atas aktivitas tambang di Wawonii. David juga mendesak orang nomor satu di Bumi Anoa itu agar segera mencabut IUP tambang yang ada di Konkep.

“Orang tua kita ini datang disini hanya menuntut haknya demi kehidupan mereka, cobalah Bapak sedikit membuka mata hati soal tambang di Wawonii ini,” kata David.

Menurut David, masyarakat Wawonii rela meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan aktivitas kehidupannya di daerahnya dengan tujuan agar IUP dicabut. Mereka beramai-ramai datang ke kantor Gubernur Sultra dengan tujuan menemui orang nomor satu di Sultra ini namun ternyata tak kunjung datang.

“Kami rela meninggalkan anak cucu kami, kami rela meninggalkan pekerjaan kami, kami rela meninggalkan pendidikan kami, yang penting IUP itu dicabut,” terangnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra, Andi Aziz mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra datang menemui massa aksi. Andi Aziz mengaku bakal menindak lanjuti aspirasi yang telah disuarakan oleh para pendemo perihal penolakan aktivitas pertambangan di Wawonii.

“Intinya bahwa, dari aspirasi yang disampaikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, ini akan kami tindak lanjuti, tentu kami akan berkonsultasi ke institusi-intitusi terkait sebelum memutuskan itu,” jelasnya.

Hal ini langsung ditanggapi oleh Jenderal Lapangan aksi, Mando Maskuri. Pihaknya meminta agar saat ini juga didiskusikan oleh pihak-pihak terkait itu dan para pendemo siap menunggu hasil itu. Karena kata dia, demonstrasi yang digelar terkait penolakan tambang itu telah dilakukan sebanyak empat kali dan hingga saat ini belum ada tanggapan dari Pemprov Sultra.

“Kami siap menunggu disini pak, silahkan diskusikan dan tentukan waktunya hari ini besok atau lusa, kami tidak mau menunggu lama lagi, sudah empat kali kami datang disini tapi sama saja juga tidak ada hasilnya, karena kami minta kejelasan,” tandasnya.

“Sebentar akan saya sampaikan ke Pak Gubernur, sekarang Bapak Gubernur ada tamu, Bapak Wakil Gubernur ada tamu dan sekaligus mungkin ada rapat, intinya bahwa mohon tiga orang perwakilan nanti kita diskusikan, saya kira demikian,” jawab Andi Aziz.

Karena tidak ada kesepakatan, massa aksi memilih menduduki kantor Gubernur Sultra sampai IUP di Konkep tersebut dicabut. Sementara itu, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Kendari, AKBP Jemi Junaidi meminta para pendemo untuk membubarkan diri.

Dalam pantauan Potretsultra.com, para pendemo perlahan mundur beberapa langkah. Namun pihak kepolisian langsung menembaki massa aksi dengan Water Canon, sehingga bentrok pun terjadi antara aparat kemanan dan para pengunjuk rasa.

Akibat dari bentrokan itu, puluhan masyarakat Wawonii dan mahasiswa kena pukulan dari sejumlah oknum Satpol PP. Beberapa orang terluka, di antaranya ada mahasiswa Fakultas Hukum UHO asal Konkep yang juga ikut dipukuli dan ditendang hingga pelipis bagian kirinya mengeluarkan darah.

Saat diwawancarai, Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaidi membeberkan alasannya membubarkan secara paksa aksi demosntrasi di kantor Gubernur Sultra tersebut. menurutnya, aksi yang dilakukan oleh Front Rakyat Sultra Bela Wawonii itu tidak mendapat izin resmi dari pihak kepolisian.

“Kami tidak mengizinkan, dan kami juga sudah menyampaikan himbauan kepada massa aksi agar tidak melakukan unjuk rasa,” jelasnya.

Untuk diketahui, selain dari masyarakat Wawonii, Front Rakyat Sultra Bela Wawonii ini juga tergabung dari sejumlah mahasiswa dari UHO, UMK, STIE 66 Kendari, dan IAIN Kendari. Bukan hanya itu, sejumlah organisasi ekstra kampus seperti HMI MPO, LMND, GMNI, IMM, dan PMII ikut bergabung dalam aksi tersebut.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *