Cegah Covid-19, HMI Tantang Gubernur dan Kapolda Sultra Hentikan Aktivitas PT VDNI

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan (Foto: IST)

KENDARI – Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan menantang Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dan Kapolda Sultra Brigadir Jenderal Merdisyam untuk menghentikan sementara aktivitas PT VDNI di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal itu dipicu masuknya 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Kendari melalui Bandara Haluoleo pada 15 Maret 2020 lalu. Apalagi kata Ujang, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran nomor M.1.HK.04/II/2020 terkait pelarangan sementara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) asal China akibat virus corona pada 26 Februari 2020 lalu.

Begitu pula, lanjut Ujang, himbauan dari Peraturan Pemerintah (PP) untuk kebijakan pembatasan sosial atau social distancing, agar masyarakat tidak melakukan aktivitas kerumunan seperti acara pernikahan, Kegiatan ibadah dan yang lainnya, hal itu tidak tegas dan tidak adil dalam penerapannya.

“Sementara fenomena yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur dan Kapolda diduga telah melakukan pembiaran terhadap aktivitas PT. VDNI sehingga keseriusan pemerintah untuk menangani Covid-19 kami anggap hanya menggugurkan kewajiban saja, seharusnya tidak ada pandang bulu dalam berbagai kelompok apalagi ini perusahaan mega industri yang telah memperkerjakan ribuan manusia di dalamnya,” ujar Ujang dalam keterangan persnya, Rabu (25/3/2020).

Yang anehnya lagi, menurut Ujang, PT. VDNI mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan karyawan hanya sebagian kecil pekerja, itupun hanya karyawan yang tidak tinggal di area 3 kecamatan yang masuk dalam masyarakat lingkar tambang.

“Seharusnya pihak PT VDNI jangan hanya mengejar keuntungan semata tetapi harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja apalagi ini pandemi Virus Corona yang sudah mendunia, ditambah lagi aktivitas pekerja lokal dan TKA tidak bisa dibedakan mereka bercampur baur dalam melakukan aktivitas kerja didalam perusahaan tersebut,” jelasnya.

Ujang menegaskan, jikalau Gubernur Sultra dan Kapolda Sultra tidak berani untuk menghentikan sementara aktivitas PT VDNI maka ia menduga ada indikasi kongkalikong bersama Pimpinan PT VDNI.

Tak hanya mendesak hentikan aktivitas sementara PT VDNI, Ujang juga menantang Kapolda Sultra untuk berani memulangkan 49 TKA asal China yang sebelumnya berdalih menggunakan visa kunjungan itu, bukan visa untuk bekerja.

“Namun faktanya 49 TKA asal China tersebut langsung dikarantina di salah satu perusahaan yang berada di Sultra yaitu PT.VDNI,” tegasnya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *