Catatan Harapan: Pembentukan Provinsi Kepton, Terus Menggema

Muhammad Risman (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton, Muhammad Risman (Foto: IST)

OPINI – Membaca surat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditujukan kepada para pejabat pemerintahan baik dari eksekutif maupun legislatif serta para tokoh masyarakat dalam cakupan wilayah Kepulauan Buton (Kepton) tertanggal 25 November 2019, isi singkatnya dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait inisiatif dan pembentukan wilayah Kepton sebagai Daerah Otonom Baru.

Sehingga, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mensinkronkan dan menyelaraskan berbagai hal terkait aspirasi tersebut.

Sehubungan hal itu, Pemprov akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan stakeholder terkait untuk mensinergikan berbagai pemikiran guna mempersiapkan rencana Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, pada hari Rabu – Jumat (27 s/d 29 November 2019) di Kendari.

Pertama, sebagai pemuda sangat mengapresiasi atas upaya dan inisiatif pertemuan tersebut. Apalagi membahas percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Cita-cita tujuan bersama seluruh masyarakat wilayah Kepton. Itu yang dinantikan selama ini.

Hal itu, tidak terlepas dari rasa syukur perjuangan seluruh pihak saat itu terutama kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Memperjuangkan Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia dan berhasil menjatuhkan masa pemerintahan Orde Baru. Sehingga secara dramatis dimulai sejak 1998, perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Disitulah awal kembangkitan reformasi.

Sedikit menggambarkan, reformasi sistem pemerintahan tersebut telah berimbas pada ‘trend’ pemekaran daerah. Isu pemekaran daerah semakin menguat sejak disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”.

Dalam konteks desentralisasi tersebut, pemerintah memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No 22 Tahun 1999 terutama mengenai pemekaran daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Fonemena pemekaran daerah semakin menarik dengan munculnya keterlibatan para elite politik di tingkat pusat dalam mengangkat isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme partai maupun kaloborasi politiknya. Demikian.

Pembentukan Daerah Otonom, mengacu pada aturan terbaru sesuai pasal 33 – 43 dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada khususnya sebuah daerah pemekaran sebelumnya harus menjadi daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun. Pada akhir masa daerah persiapan, akan ada evaluasi lagi oleh Pemerintah bersama DPR jika layak, daerah bisa menjadi Daerah Otonom, tetapi jika sebaliknya, daerah persiapan dikembalikan ke daerah induk.

Berdasarkan itu, lebih mengharapkan kepada Pemprov Sultra mengarahkan program pembangunan diwilayah Kepton kedepan, agar menjemput persiapan Daerah Otonom sangat terbuka dan seharusnya menjadi tuntutan dasar. Tetapi, arah pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sejauh ini belum terlihat nampak. Semoga dalam penyusunan Tahun Anggaran (TA) APBD Sultra 2020, akan menfokuskan arah pembangunan diwilayah Kepton.

Jika Pemprov Sultra lebih besar mengalokasikan APBD untuk membangun wilayah Kepton maka itu dapat terlihat pembangunan secara merata. Bisa dipastikan, laju pertumbuhan ekonomi lebih baik daripada daerah Kab/kota lain di Sultra.

Meksipun demikian, antusias dan semangat seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Kepton yang meliputi; Kabupaten Buton, Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Terus membara.

Riwayat masyarakat Buton dalam memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak perlu diragukan lagi, dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia (2014), sistem moratorium atau penghentian sementara pembahasan pemekaran daerah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Diakhir masa pemerintahan SBY-Boediono. Sampai saat ini!

Tetapi, faktanya moratorium pembentukan daerah tidak sepenuhnya. Banyak daerah di Indonesia mengajukan pembentukan DOB. Karena moratorium, menjadi alasan pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan di Sulawesi tenggara. Pembentukan DOB Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan (2014), ditengah wacana moratorium. Terbuka lebar karena komitmen seluruh masyarakat dan serius bersungguh-sungguh untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Buton. Hal itu, seharusnya menjadi catatan penting untuk perjuangan pembentukan Provinsi Kepton.

Dorongan syarat adminstratif pembentukan Daerah Otonom meksipun sudah lengkap tetapi tidak dapat dijadikan acuan tetap. Sebab, syarat politik sangat penting dipertimbangkan dalam pengusulan daerah otonom.

Karena Daerah Otonom yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terbukti. Terjadi masih banyak urusan Daerah Otonom yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan masih tetap ditangan pusat. Menjadi pembahasan umum, diketahui bahwa usulan Pembentukan Daerah Otonom sarat kepentingan politis yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan kekuasaan dan mendapatkan subsidi dari pusat.

Pro-kontra moratorium pun sampai sekarang terus bergulir. Catatan dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat 315 daerah yang sudah mengajukan pemekaran hingga Agustus 2019. Mungkin! Diantaranya Pembentukan Provinsi Kepton.

Oleh karena itu, sangat diharapkan para Tokoh, Politisi ataupun siapapun seluruh masyarakat cakupan Kepulauan Buton untuk bersama-sama mendukung percepatan pembentukan provinsi Kepton. Dengan provinsi sebagai daerah otonom maka kebijakan arah pembangunan di daerah semakin lebih baik dan tentu pelayanan pemerintahan juga demikian. Semoga __

Penulis: Muhammad Risman Amin Boti (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *