OPINI – Dua perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Kuliah Kerja Amaliah (KKA) bagi mahasiswa yang sudah ada dipenghujung semester telah membentuk panitia kuliah kerja amaliah (KKA). Panitia Kuliah Kerja Amaliah (KKA) membagi wilayah persebaran mahasiswa dan telah berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa atau kelurahan diantaranya, Kabupaten Buton, Buton Utara serta Buton Selatan.
Namun Anehnya, Pemerintah Buton Selatan (Busel) menolak Dua Perguruan Tinggi dibaubau yang menyelenggarakan Program Kuliah Kerja Amaliah yang ditempatkan di wilayah Buton Selatan (Busel). Dua Perguruan Tinggi tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Buton (UM. Buton) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Baubau.
Panitia Kuliah Kerja Amaliah (Kka) Universitas Muhammadiyah Buton telah berkoordinasi sebelumnya dan mendapat penerimaan baik dari tiap pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Namun, tiba-tiba Pihak Universitas mendapatkan pemberitahuan secara lisan bahwa pemerintah daerah (pemda) buton selatan (busel) menolak mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah (Kka) yang di tempatkan di Wilayah buton selatan.
Sedangkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Baubau mendapatkan penolakan dari pemerintah daerah (Pemda) buton selatan ketika mahasiswa mahasiswa telah berada diposko-posko yang sudah disiapkan sebelumnya. Penolakan bupati buton selatan tehadap dua perguruan tinggi dibaubau dengan alasan sedang dalam momen pemilihan umum (pemilu) 17 april 2019 mendatang.
Melalui tulisan ini, Saya Selaku Mahasiswa UM. Buton Yang ditempatkan diwilayah Buton Selatan menilai bupati buton selatan telah mencederai nama baik mahasiswa yang menghubung-hubungkan antara tuntutan akademik dengan politik daerah. Padahal program Kuliah Kerja Amaliah (Kka) akan selesai 13 April 2019 Sebelum pemilu diselenggarakan.
“menurut saya, sangat miris ketika seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih lagi seorang bupati menolak program kuliah kerja amaliah (Kka), seharusnya Bupati Busel mengapresiasi program kuliah kerja amaliah (Kka) yang diselenggarakan oleh dua universitas dibaubau”.
Lanjut, “Kalau bupati busel menolak mahasiswa kuliah kerja amaliah (KKA) itu berarti sama saja bupati busel telah mencederai pendidikan yang ada diindonesia”. Kenapa tidak sekalian hapuskan dinas pendidikan di Buton Selatan pak bupati.!
Penulis: Wahid Abdul Fatah Mandaya, (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)
Tinggalkan Balasan