Bawaslu Konkep Warning ASN: Jangan Terlibat Politik Praktis

Keterangan Gambar : Suasana sosialisasi Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN

KONAWE KEPULAUAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus ‘mewarning’ ke para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitasnya dalam politik praktis Pilkada Konkep yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Konkep, Nur Rahmat. Kata dia, dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini, para ASN lingkup Pemda Konkep diminta untuk tetap menjaga etika dalam profesinya sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Ini adalah bentuk upaya kita untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas sehingga ASN ini dari sisi perilaku perbuantannya tidak masuk dalam ruang-ruang politik prakrtis yang akan mengakibatkan tercederainya demokrasi kita,” ujar Nur Rahmat dalam acara Sosialisasi Pengawasan  Netralitas ASN di Balai Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Rabu (4/11/2020) kemarin.

Nur Rahmat juga menegaskan agar para ASN tetap menjaga perilakunya, karena jangan sampai dapat berakibat fatal pada ASN masing-masing. Karena tindakan ASN saat ini dalam penerapan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 71 ayat 1 sudah dimaknai sebagai pelanggaran pidana pemilihan, jika dalam tindakannya dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Ketentuan pemidanaannya itu diatur melalui UU nomor 1 tahun 2015 di pasal 188 bahwa sebagaimana larangan yang dimaksud dalam pasal 71 dapat diberikan sanksi pemidanaan.

“Kalau dulu penanganan pelanggaran kode etik ASN ini orientasinya hanya pemberian bentuk rekomendasi hasil kajian Bawaslu kabupaten ke Komisi Aparatur Sipil Negara, tetapi saat ini tindakan yang dilakukan yang mengarah suatu tindakan tidak netral dapat berkonsekuensi pada suatu tindak pidana pemilihan,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut Nur Rahmat, Bawaslu Konkep telah memproses 8 oknum ASN dalam dugaan pelanggaran netralitasnya pada Pilkada serentak ini. Dari 8 oknum ASN tersebut, 3 diantaranya telah keluar rekomendasi penjatuhan sanksinya dari pejabat yang berwenang.

ASN yang sudah kita proses sebanyak 8 orang, 3 orang sudah keluar rekomendasi penjatuhan sanksinya dari pejabat yang berwenang. Ketiga orang itu 2 dari KASN, 1 dari Kemenag karena ASN nya dari Kemenag,” bebernya.

Laporan: Man

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *