Bawaslu Konkep Larang ASN dan Kades Ikut Deklarasi Paslon

Keterangan Gambar : Para Komisioner Bawaslu Bersama Komisioner KPU Konkep dan Kepala BKPSDM Saat Rakor

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Menjelang pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan ‘warning’ kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Konkep, Muhammad Tawil saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait netralitas ASN. Para kepala OPD dan sekretariat Pemda Konkep diundang oleh Bawaslu untuk mengikuti Rakor tersebut.

“Jadi ini kan kita Rakor terkait netralitas ASN, yang diundang semua kepala OPD dan sekretariat Pemda dalam rangka kita mengawasi jalannya netralitas ASN,” ungkap Tawil, Rabu (2/9/2020) kemarin.

Hal ini penting dilakukan karena menurut Tawil, sebelum melakukan penindakan, terlebih dahulu dilakukan upaya pencegahan. “Jadi Rakor ini adalah sebagai bentuk pencegahan Bawaslu makanya kita undang kepala OPD. Supaya setelah selesai Rakor, kepala-kepala OPD ini menyampaikan  kepada bawahannya dan staf-stafnya terkait bagaimana memaknai netralitas ASN,” jelasnya.

Tak hanya ASN, lanjut Tawil, Bawaslu juga nantinya akan mengundang para Kepala Desa (Kades) untuk berkoordinasi dalam upaya pencegahan agar tidak terlibat dalam politik praktis.

“Karena Kades dan perangkat desa juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Bahkan kata Tawil, pihak Bawaslu telah megirimkan surat himbauan kepada semua partai politik pengusung dan LO Paslon jalur perseorangan calon bupati dan calon wakil bupati Konkep untuk tidak memobilisasi ASN, TNI/Polri, Kades dan perangkatnya saat mendaftarkan diri ke KPU atau menggelar deklarasi.

Selain itu, Tawil juga menghimbau kepada semua partai politik untuk tetap patuh terhadap protokol pencegahan Covid-19 dalam rangka mengikuti tahapan Pilkada. Bukan hanya pendafataran, tapi semua tahapan yang melibatkan Parpol apalagi melibatkan massa yang jumlahnya besar harus tetap mematuhi protokol Covid-19.

“Semoga dengan kerja sama kita semua, ASN, Kades dan perangkatnya, kita dapat menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis. Sehingga pada akhirnya pilihan rakyat adalah pilihan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Wawonii,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *