Bapemperda Bahas 6 Raperda Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ilham Hamra
Keterangan Gambar : Ilham Hamra

KENDARI-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, mulai membahas 6 rancangan peraturan daerah (raperda) dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan menjadi perda.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari Ilham Hamra,menyampaikan 6 raperda yang sedang dibahas antara DPRD dan mitra terkait, yakni raperda pajak reklame,pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, dan pajak hiburan.

“Sebelumnya, 6 raperda tersebut 1 bernama pajak retribusi. Tapi saat ini saat ini kita bahas dan akan kita pisahkan satu persatu ditarik agar lebih spesifik.Pajak yang kita bahas ini berdasarkan hasil susunan DPRD dan pemerintah daerah,”ungkap Ilham Hamra,Rabu (14/1/2020)

Dalam pajak reklame, objek yang akan dikenai pajak adalah sambungnya, reklame papan bilboard,videotron atau megatron,stiker,selebaran reklame berjalalan pada kendaraan, udara,apung,suara,film atau slide, dan peragaan.

“Sedangkan objek reklame yang tidak dikenai pajak, adalah reklame internet, televisi, radio, koran, label pada barang yang diperdagangakan, nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan, dan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah,”cetusnya.

Ia menambahkan,untuk pajak parkir, papar dia, objek yang akan dikenakan adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

“Sedangkan yang tidak dikenai pajak, seperti tempat parkir yang disediakan pemerintah daerah, yang disediakan perkantoran untuk karyawannya sendiri, dan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik,”jelasnya.

Sementara masih dia,objek pajak restoran yang akan dikenai pajak adalah pelayanan yang disediakan di restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa katering. Tidak masuk pajak restoran, jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp1 juta.

tambah Ilham lagi objek pajak hotel yang akan dikenai pajak adalah hotel yang memberikan pelayanan kemudahan fasilitas olahraga dan hiburan. Tidak termasuk pajak hotel adalah jasa tempat tinggal yang disedikan pemerintah. seperti sewa apartemen, kegiatan keagamaan, rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan pihak pihak hotel.

“Pajak hiburan yang akan dikenai pajak adalah penyelengaraan hiburan yang dipungut bayaran, seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, dan tari. Tidak termasuk pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti upacara adat dan kegiatan keagamaan,” jelas Ilham.

Terakhir, pajak air tanah yang akan dikenai adalah pengambilan air tanah secara langsung yang dikomersilkan. Adapun yang tidak dikenai pajak adalah pengambilan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan, serta peribadatan.

Masih Ilham Hamra menjelaskan hasil Rapat Pembahasan Raperda ini nantinya akan di bahas lagi pada Rapat Paripurna internal DPRD Kota Kendari sehingga di harapkan dapat menghasilkan PERDA yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tapi juga di terima oleh semua pihak.

Rapat Bapemperda diikuti sekretaris DPRD Kota Kendari Syam Alam dan Anggota dan juga di hadiri Pihak – pihak terkait seperti badan pengelola pajak dan retribusi daerah,dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perhubungan,asisten I dan II, bagian Hukum dan Ham Setda kota Kendari,serta tim pendamping,pengkaji dan pembahas Raperda kota Kendari.

Laporan: La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *