KENDARI – Alih fungsi lahan dinilai menjadi penyebab utama banjir di Kota Kendari. Hal ini disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO).
BEM UHO mendesak Wali Kota Kendari agar segera menindak tegas dugaan pelanggaran alih fungsi lahan ini. Karena pihaknya menilai bahwa banjir di Kota Kendari bertahun-tahun dan terus berulang ini sebagai dampak dari buruknya tata kelola ruang kota selama ini.
BEM UHO meminta Wali Kota Kendari untuk menunjukkan komitmen nyata dalam 100 hari kerja pertama sebagai langkah awal mewujudkan Kendari yang lebih aman dari ancaman banjir
Andika Syamsuri selaku Menteri Kesehatan dan Siaga Bencana BEM UHO menilai, banjir yang terus terjadi di Kota Kendari ini bukan sekedar karena fenomena alam. Namun ini merupakan cerminan dari kebijakan tata ruang yang diduga tidak berpihak pada kepentingan masyarakat umum.
Andika Syamsuri menyebut, alih fungsi lahan secara masif di Kota Kendari tanpa pengawasan ketat telah mempersempit daerah resapan air.
“Sayangnya, persoalan ini terus dibiarkan dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya tanpa ada solusi konkret,” ujar Andika, Kamis (6/3/2025).
Salah satu penyebab utama banjir, lanjut Andika Syamsuri, karena maraknya pembangunan di kawasan resapan air yang dilakukan diduga tanpa memperhatikan dampak lingkungan.
Olehnya itu, kata Andika Syamsuri, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dengan melakukan penertiban dan penindakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan ilegal yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air ini.
Tambah Andika, BEM UHO meminta agar Pemkot Kendari mengevaluasi ulang sejumlah izin pembangunan di kawasan strategis yang berpotensi memperparah banjir. Ia juga meminta agar dilakukan revitalisasi ruang terbuka hijau sebagai upaya jangka panjang dalam mencegah banjir.
BEM UHO bersama Komunitas Tanggap Bencana telah terjun langsung membantu evakuasi warga terdampak dan menyalurkan bantuan. Namun, aksi kemanusiaan ini tidak akan cukup tanpa kebijakan tegas dari pemerintah dalam menata kembali tata ruang kota.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam menindak pelanggaran alih fungsi lahan. Jangan sampai kebijakan yang lemah hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat terus menjadi korban,” tegas Andika.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan