KONAWE KEPULAUAN – Sejumlah warga di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mengeluhkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya tidak cair beberapa bulan terakhir atau isi saldo kosong, bahkan ada yang hampir setahun belum keluar meski komponennya masih ada.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Konkep, James Adam Mokke mengungkapkan, kejadian dana PKH yang tidak cair meski komponennya masih ada ini dimulai saat keluarnya Surat Edaran dari Menteri Sosial Tri Rismaharini tekait perbaikan data.
Pemicunya, lanjut James, ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Konkep memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak padu padan di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Artinya ada beberapa warga penerima PKH ini NIKnya yang ada di data DTKS itu tidak sama dengan yang ada di Kartu Keluarganya, makanya ada beberapa KPM itu yang nol saldonya,” ungkap James kepada Potretsultra.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/3/2022) Kemarin.
Olehnya itu, lanjut James, pihak Dinas Sosial meminta warga yang bermasalah datanya tersebut agar segera ke Dinas Dukcapil untuk memperbaiki data yang tidak singkron tersebut.
“Kami arahkan agar segera ke Capil dulu perbaiki datanya, setelah singkron baru dia laporkan ke Dinsos untuk diperbaharui datanya dengan membawa KK yang sudah diperbaiki datanya tadi,” ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Konkep itu juga mengatakan, langkah lain yang dilakukan Dinsos untuk memperbaiki data-data warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang bermasalah tersebut yakni membentuk tim untuk turun langsung memvalidasi data mereka.
“Kita bentuk tim bersama pendamping dan akan turun ke desa-desa se Konkep per hari Senin depan selama 14 hari kerja untuk memvalidasi data langsung data-data warga KPM yang bermasalah,” katanya.
Selain itu, James juga meminta kepada para pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa jika menemukan laporan dan keluhan dari masyarakat agar segera menindaklanjutinya.
“Kami minta para pendamping Bansos ini jika ada laporan dan keluhan dari warga kita tolong segera tindak lanjuti, jangan diterima begitu saja lalu didiamkan,” tegasnya.
James Adam Mokke menegaskan, adanya sejumlah warga KPM yang memiliki data bermasalah ini akan menjadi ‘Pekerjaan Rumah’ (PR) tersendiri bagi Dinsos dan segera harus dituntaskan. Ia menargetkan agar April 2022 ini seluruh data-data bermasalah tersebut sudah harus terselesaikan dengan baik, agar tidak ada lagi kita menemukan warga yang mengeluh hanya karena persoalan data mereka yang belum singkron.
“Ini menjadi PR besar bagi kami di Dinsos, kami akan segera selesaikan, makanya kami bentuk tim dan turunkan langsung ke desa-desa untuk memvalidasi data, ditargetkan April nanti semua data bermasalah ini sudah terselesaikan,” pungkasnya.
Laporan: Jubirman
Tinggalkan Balasan