Warning Mahar Politik, Bawaslu Konkep: Sanksi Berat Menanti

Keterangan Gambar : Ketua Bawaslu Konkep, Muhammad Tawil

KONAWE KEPULAUAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mengeluarkan ‘warning’ kepada sejumlah Partai Politik (Parpol) untuk tidak menerima mahar politik dari para kandidat calon kepala daerah.

Ketua Bawaslu Konkep, Muhammad Tawil mewanti-wanti para calon kepala daerah agar tidak menggunakan mahar politik selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Parpol dilarang menerima mahar politik selama proses pencalonan kepala daerah, para calon kandidat juga dilarang memberi mahar, ancaman sanksi tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi,” ujar Tawil saat ditemui di ruangannya, Jumat (10/1/2020) kemarin.

Hal ini, kata Tawil, diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 47. Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Tak hanya itu, calon kepala daerah yang memberi mahar politik juga akan dikenai sanksi pidana dengan penjara minimal 24 bulan dan denda minimal Rp 300 juta.

Sedangkan oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini menurut Tawil, diatur dalam Pasal 187b UU Pilkada. Ancaman pidananya adalah penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 300 juta.

Tawil mengajak para kandidat dan partai politik agar menghindari hal-hal yang bisa melanggar aturan dan mencederai demokrasi. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat Konkep untuk pro aktif mengawal dan mengawasi Pilkada 2020 ini.

“Jika ada temuan pelanggaran yang ditemukan, maka segera laporkan ke Bawaslu agar kami tindak,” pungkasnya.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *