Tertibkan APK, Bawaslu Busel Dinilai Tidak Sesuai Prosedur

Massa Aksi Saat Mendatangi Sekretariat Bawaslu Buton Selatan (Foto: Muhammad Irfan Sahidin)
Keterangan Gambar : Massa Aksi Saat Mendatangi Sekretariat Bawaslu Buton Selatan (Foto: Muhammad Irfan Sahidin)

BUTON SELATAN – Mahasiswa Lintas Gerakan (MALIGE) melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan (Busel) terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu, Senin (25/02/2019).

Puluhan massa aksi dari Malige menyampaikan orasinya di depan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. Massa demonstran menilai penertiban APK Pemilu tidak sesuai prosedur. Amanat PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Perbawaslu dan Surat Edaran Bawaslu RI.

“Dalam pasal 30, 31, 32 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 begitu jelas,” salah satu orator saat menyampaikan orasinya.

“Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 30 paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta Pemilu,” lanjutnya.

Sedangkan Jendral Lapangan, Mursid Si Kancil juga menegaskan, visi misi calon DPRD yang dijelaskan dalam UU MPR, DPR, DPRD, DPD (MD 3) yaitu ada pada fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controling.

“Saya kira sangat jelas Visi dan Misi calon DPRD itu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang MD3,” jelas Mursid.

Sedangkan baleho yang sudah ditertibkan Bawaslu Buton Selatan itu, Mursid menilai telah ada visi misinya.

Lanjut Mursid, massa aksi menuntut pihak Bawaslu Buton Selatan agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mengganti rugi APK yang telah dirusak.

“Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, kami akan menindaklanjuti soal pengerusakan dan penertiban APK peserta Pemilu ke pihak DKPP dan Polres Buton,” terangnya.


Laporan: Muhammad Irfan Sahidin
Editor: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *