OPINI – Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, membuat suatu intruksi yang berpotensi mengubah cara pemerintahan Indonesia.
Kebijakan tersebut terkait efisiensi anggaran yang telah tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, Prabowo Subianto berharap agar anggaran dapat dikelola lebih efektif dan efisien.
Akan tetapi kebijakan ini membuat isu yang hangat di kalangan masyarakat apakah memberikan dampak baik bagi masyarakat atau malah merugikan masyarakat.
Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaaan dana tanpa mengurangi kualitas kinerja. Pemeritah berharap dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, program-program strategis akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Namun kebijakan ini memberikan banyak kritik dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak negatif.
Pemerintah membuat suatu kebijakan terkait efisiensi anggaran dikarenakan untuk mengalokasikan dana tersebut ke program-program strategis seperti makan siang gratis, pendirian Danantara sebuah holding company untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan program-program strategis yang lainnya.
Lalu pertanyaannya, apakah independensi dan efektivitas dari pendirian Danantara untuk BUMN tersebut akan terpenuhi, yang dikhawatirkan dari program tersebut akan memberikan cela korupsi.
Apakah benar-benar untuk meningkatkan BUMN atau malah membuat sebuah celah baru untuk korupsi? Apalagi sekarang semakin maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Kebijakan efisiensi anggaran yang tujuannya untuk mengalokasikan dana tersebut ke program-program strategis agar program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.
Akan tetapi dengan adanya efisiensi anggaran banyak program-program yang tidak tepat dalam pemangkasan anggaran, seperti pendidikan, kesehatan, dan program-program infrastruktur yang seharusnya tidak sepatutnya dilakukan pemangkasan anggaran. Karena kedua hal tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.
Sedangkan di sisi lain di bagian sektor pertahanan tidak mengalami pemotongan yang signifikan. Seharusnya pemerintahan harus memangkas anggaran dengan tepat sasaran, Jika memang efisiensi anggaran benar-benar diterapkan maka harus dilakukan secara menyeluruh karena hal tersebut akan berdampak langsung bagi Masyarakat.
Terkait efisiensi anggaran harus dikaji ulang apa yang harus dilakukan pemangkasan anggaran dan apa yang harus dipangkas. Karena hal-hal yang sangat fundamental itu seharusnya tidak dilakukan pemangkasan anggaran.
Kebijakann efisiensi anggaran ini seharusya harus bersifat adil, kenapa efiensi anggaran tidak dilakukan pemotogan bagi gaji-gaji kementrian agar semua harus disamaratakan jikalau memang untuk penghematan dan untuk memang mengalokasikan ke program-program strategis.
Ketika pendidikan dan kesehatan tidak lagi terjamin, ekonomi melemah dan sistem politik di Indonesia semakin maraknya korupsi. Lalu bagaimana masa depan Indonesia, apakah nantinya akan merasakan masa kegelapan?
Pemerintah diharapkan harus memberikan Solusi yang konkrit terkait kebijakan tersebut dan harus memperhatikan kesejahteraan demi masa depan Indonesia yang lebih maju agar kebijakan ini benar-benar penghematan anggaran tidak menjadi petaka terhadap masa depan Indonesia kedepan.
Penulis: Jumriman (Kader HMI Cabang Kendari dan Alumni Intermediate Training Cabang Sidoarjo 2025)
Tinggalkan Balasan