KENDARI – Formatur HMI Cabang Kendari, Muh Fadri Laulewulu mengomentari soal rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Fadri, dunia sedang dihadapkan dengan tingginya harga minyak mentah dunia yang masih berada di level US$ 100 per barel. Hal tersebut tentunya memicu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak di sejumlah Negara salah satunya Indonesia.
“Sebanyak 62% persediaan minyak dunia ada di Timur Tengah sehingga kendali harga minyak dikendalikan oleh negara-negara timur tengah, kondisi sosial politik dunia saat ini menyebabkan tidak stabilnya harga minyak dunia,” ujar Fadri dalam keterangan persnya, Senin (29/8/2022).
Olehnya itu HMI Cabang Kendari ikut merespon rencana kenaikan BBM ini. Fadri Laulewulu mengatakan, Bahan Bakar Minyak jenis pertalite dan solar merupakan bahan bakar yang menunjang mobilitas ekonomi masyarakat Indonesia. Olehnya itu isu kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar tersebut membuat riuh di tengah masyarakat.
“Bukan hal baru kenaikan harga BBM sudah sering terjadi di Negara kita. Akan tetapi, momentum untuk menaikkan harga BBM saat ini tidak tepat karena masyarakat kita baru saja bangkit dari jepitan ekonomi yang sangat menjerit, serta Negara masih berusaha membangkitkan dan menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan,” katanya.
Lanjut Fadri, rencana kenaikan harga BBM mencuat pasca Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar.
“Besarnya kenaikan harga BBM akan berpengaruh kepada mobilitas perekonomian masyarakat mulai dari kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan harga sembako, dan juga kenaikan harga angkutan umum,” jelasnya.
Hal tersebut, tambah Fadri, harus dikaji lebih matang oleh pemerintah agar policy yang dikeluarkan bernilai keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena yang merasakan betul kenaikan harga BBM adalah masyarakat bawah dan menengah.
“Jika pemerintah menaikkan harga pertalite dengan kisaran Rp.10.000 per liter maka kontribusi terhadap inflasi mencapai 0,97%. Dengan angka inflasi tersebut akan memperburuk daya beli masyarakat dan juga menurunkan pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 5,4%,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan bahwa harga minyak Rusia lebih murah. Akan tetapi karena kondisi perang antara Rusia dan Ukraina masih terjadi maka Pemerintah Indonesia takut membeli minyak dari Rusia.
“Kami mendukung segala policy yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan catatan policy tersebut tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan menaikkan harga BBM adalah salah satu kebijakan yang merugikan masyarakat luas. “Olehnya itu kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar demi keadilan didalam masyarakat,” ungkap Eks Ketua BEM FH UM Kendari itu.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Muh. Agus Alvia Saputra M. Nur memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi fluiktasinya harga minyak dunia agar tidak berdampak parah terhadap ekonomi rakyat Indonesia terkhusus ekonomi kebawah dan menengah.
Sebaiknya, kata Agus Alvia, pemerintah mempertegas pembatasan BBM bersubsidi serta penegakannya yang terdapat dalam Perpres Nomor 69 tahun 2021 Jo Perpres Nomor 191 tahun 2014 agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Karena fenomena yang terjadi masih banyak kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM subsidi tapi faktanya mereka masih bisa mengakses untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut.
“Kemudian juga pemerintah harus mempertegas bahwa BBM jenis pertalite adalah BBM untuk konsumen akhir sehingga pertalite yang keluar dari pertamina tidak lagi diperjual belikan dengan harga yang di mark up, apa lagi bila yang diperjual belikan adalah BBM Subsidi,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan