Tambang Batu Gamping di Buteng Resahkan Warga, Rasyid Syawal Angkat Bicara

Keterangan Gambar : Ketua DPW PPP Provinsi Sultra, Abdul Rasyid Syawal (Foto: IST)

BUTON TENGAH – Pertambangan batu gamping yang dilakukan oleh PT Diamond Alfa Propertindo (DAP) di Kabupaten Buton Tengah (buteng) ditolak aktivitasnya oleh sejumlah warga. Hal ini membuat anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Rasyid Syawal ikut angkat bicara.

Rasyid Syawal mengaku terkejut dengan informasi yang beredar bahwa luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu gamping milik PT DAP ternyata mencapai sekitar 4000 Hektar. Menurutnya, luasan IUP itu tentu akan berdampak terhadap warga yang berdomisili di wilayah IUP yakni di Kecamatan Mawasangka Tengah, Buteng.    

Saya terkejut dengan luasan IUP (milik PT DAP, red) yang melintasi sekitar 4000 ha, kalau ini benar terjadi di wilayah Mawasangka Tengah, lalu warga akan tinggal dimana?,” ujarnya kepada Potretsultra.com, Rabu (4/12/2019).

Ketua DPW PPP Sultra ini mengaku, bahwa wilayah Mawasangka Tengah sudah cukup lama ia jejaki. Kata dia, luasannya tidak akan lebih dari jumlah luas  IUP yang konon diperoleh sang pengusaha PT DAP tersebut.

Menurut Rasyid Syawal, batu gamping tidak seharusnya dikelola oleh investor pertambangan. Karena pengelolaannya tidak membutuhkan skill khusus, jika Pemerintah Daerah (Pemda) Buteng mengikapi dengan bijak demi pertumbuhan ekonomi masyarakat Buton Tengah. Terlebih lagi yang tinggal di kawasan IUP itu.

“Pengelolaan batu gamping tekhnologinya tidak rumit, kalau Pemda sedikit mengintervensi, seperti membangkitkan perusahaan daerah yang salah satu jenis usahanya adalah craser untuk kebutuhan bangunan pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Terlepas dari peluang investasi batu gamping ini, Rasyid Syawal mengatakan, Pemda harus memikirkan kondisi masyarakat yang berdomisili di sekitar tambang batu gamping ini.

“Mestinya pemerintah Buteng memikirkannya dengan bijaksana, sehingga masyarakat tidak menjadi korban yang terganggu ketentraman hidupnya,” harapnya.

Untuk diketahui, PT DAP mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sultra bernomor 09/74/PI/PMDN/2018 seluas 4.905 Ha. Namun menurut salah satu warga Mawasangka Tengah, Maslan saat dikonfirmasi oleh Potretsultra.com, bahwa dari luasan IUP itu di dalamnya terdapat wilayah pemukiman masyarakat, sumber air bersih, tempat pariwisata serta situs peninggalan sejarah.

“Di wilayah IUP itu akan berdampak pada sumber air bersih yang dikonsumsi oleh warga, apalagi ini ada di sekitar pemukiman warga, tentu kami sangat terganggu,” ucap Maslan.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *