Setop Tambang Ilegal : DPRD Sultra Desak Walkot Kendari Segera Peninjauan Kembali Revisi RTRW di Kementerian ATR

Keterangan Gambar : Aksan Jaya Putra saat Reses Masa sidang II di Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kebdari, Senin (1/6/2020) (Foto:Ismed)

Potretsultra

KENDARI-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP), mendesak Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Segera melakukan Peninjauan Kembali  (PK) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang  ATR) Republik Indonesia.

Nanti kalau sudah ada persetujuan subtansi dari Kementerian ATR baru bisa mereka ajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD Kota Kendari.

Pasalnya, ada dua wilayah yang dijadikan lahan pertambangan dalam kota yakni di Kecamatan Nambo dan Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu.

AJP menuturkan, RTRW adalah rohnya Perencanaan Pembangunan. Hal ini perlu disampaikan karena didalam RTRW mengatur tentang peruntukan kawasan itu, Struktur ruang dan pola ruang sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruangan dan secara teknis dipertegas dalam perment PU nomor 20 tentang pedoman dan penyusunan rencana detail dan peraturan Zonasi Kabupaten/kota.

Potretsultra

“Karena itu kami sarankan kepada Pemerintah Kota Kendari segera mengajukan Peninjauan kembali (PK) revisi RTRW di Kementrian ATR. Nanti klo sudah ada persetujuan subtansi dari Kementrian ATR baru bisa mereka ajukan ranperda ke DPRD Kota Kendari.

“Jika tidak kami DPRD akan setop aktivitas tambang karena melanggar peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Untuk itu dengan mengacu peraturan tersebut diatas. AJP sangat menyayangkan langkah pemerintah kota membolehkan aktivitas tambang Ilegal di Kota Kendari tanpa Izin Usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah.

“Meskipun sesuai informasi kami dapatkan dua wilayah aktivitas tambang beroperasi aktif di Kota Kendari karena ada rekomendasi dari Walikota,”ungkap AJP.

“Dari hasil investasi kami dilapangan izin tambang mereka menggunakan rekomendasi pemerintah. Memang dua wilayah tambang tersebut tidak bisa dibuatkan IUP karena di Kota Kendari tidak ada lahan pertambangan.

“Jadi solusinya kita laporkan kepada pemerintah kota untuk melakukan revisi RTRW. Jadi didalamnya akan ketahuan yang ada izin Usaha pertambangan,”Jelas AJP dalam agenda Reses Masa Sidang II DPRD Sultra di Wilayah Dapil Sultra I Kota Kendari, Senin (1/6/2020).

Saat diskusi dengan warga Keluruhan Tobuha, AJP menerima dan menampung aspirasi warga terkait aktivitas pertambangan PT Alam Baru yang mengelola batuan,dan kehadiran tambang tersebut sudah meresahkan warga setempat.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, bahwa wewenang provinsi hanya bisa mengeluarkan IUP. Namun perlu diketahui pula dalam kota tidak ada lahan pertambangan.

“Ini salah satu tanggungjawab pemerintah kota untuk merevisi RTRW karena tambang tersebut menyetor PAD kedaerah,” katanya.

Kendati pun PAD nya tambang tersebut tidak masuk ke negara karena tidak ada IUP.

“Setahu saya pasti ada pemasukan PAD di daerah apakah dari dinas perhubungan atau masuk di Despenda Kota.Kami akan mengroscek itu karena ada rekomendasi walikota untuk berjalan,” terangnya.

Terkait dampak perusakan lingkungan akibat pengoperasian tambang diwilayah itu. Ia tidak bisa memberikan kesimpulan, yang pasti selama ada izin dari Walikota tambang tersebut berjalan.

Dalam perjalanan Reses masa sidang II AJP selain menampung aspirasi keluhaan aktivitas pertambangan, Ia juga menampung aspirasi perbaikan infranstruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Aspirasi tersebut siap akan diperjuangkan AJP melalui sidang rapat paripurna dewan.

Laporan:La Ismeid

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *