SAKIP Award 2019, Konkep Berhasil Lampaui Baubau dan Konawe

Keterangan Gambar : Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019 (Sumber: menpan.go.id

KONAWE KEPULAUAN – Meski sebagai daerah yang baru mekar 6 tahun dari Konawe, namun Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tak mau ketinggalan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Misalkan saja dalam penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep berhasil menduduki posisi ke 12 dari 17 kabupaten/ kota ditambah satu provinsi Sultra. Penilaian ini langsung dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan skor untuk Konkep 54,88 atau predikat “CC”.

Predikat “CC” untuk Konkep ini setara dengan kabupaten induknya yakni Konawe, namun yang berbeda yakni daerah yang digawangi Kery Syaiful Konggoasa itu mendapatkan skor nilai 54,03 masih lebih tinggi Konkep. Beberapa daerah yang berhasil diungguli Konkep yakni Kolaka Timur (53,25) predikat ‘CC’, Baubau (52,78) predikat ‘CC’, Buton Tengah (52,05) predikat ‘CC’, Buton Selatan (44,15) predikat ‘C’ dan Muna Barat (39,72) predikat ‘C’.

“Untuk itu, ke depan target kami SAKIP akan ditingkatkan dengan predikat BB,” ujar Kabag Orpeg Setda Konkep, Muh Radaat pada Rabu (26/2/2020) kemarin.

Untuk mencapai target predikat ‘BB’ tersebut, Radat membeberkan, pertama akan dilakukan pengoptimalan peran admin SAKIP OPD melalui asistensi LAKIP. Hal ini untuk menjamin kualitas dan keandalan dokumen LAKIP OPD yang telah dilaksanakan pada minggu ke 2 dan ke 3 bulan Februari 2020.

Lanjut Radat, kemudian pada minggu ke 4 bulan Februari 2020 dijadwalkan pelaksanaan konsultasi penyusunan LAKIP OPD dan LAKIP Kabupaten di Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, dalam rangka sinergitas penyusunan LAKIP Kabupaten, akan dilakukan penguatan peran Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi.

“Termasuk peningkatan pemahaman OPD terkait SAKIP, melalui workshop dan lokalatih teknis penyusunan LAKIP OPD dan LAKIP Kabupaten yang dijadwalkan minggu ke 2 bulan maret 2020,” jelasnya.

Menurut Ardat, untuk menjadikan Konkep yang lebih baik lagi dalam hal pelaksanan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka Bappeda sebagai penanggung jawab perencanaan, Inspektorat sebagai penanggung jawab Pengawasan, Bagian Organisasi sebagai penanggung jawab Evaluasi serta Admin OPD selaku ujung tombak di masing-masing OPD bisa tetap sejalan dan yang lebih utama komitmen dari kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah.

“Diharapkan semua unsur dalam pelaksanaan SAKIP bisa sinergi,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019 Wilayah III di Yogyakarta, pada Senin (24/02) lalu mengatakan, pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil.

“Untuk mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil tersebut, setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” katanya dikutip dari laman resmi menpan.go.id.

Secara nasional, lanjut Tjahjo, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *