KENDARI – Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae, menegaskan jalan trans Sulawesi di Wilayah Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) secepatnya diselesaikan.
“Saya minta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan persoalan jalan tersebut karena semakin meresahkan rakyat khususnya yang melewati jalur tersebut yakni rakyat Konawe, Konawe Utara dan bahkan Kendari,” ujar Ridwan Bae saat mengunjungi Jalan Trans Sulawesi didampingi Kepala Satker Wilayah II Sulawesi Tenggara (Sultra) Balai Jalan 21 Kendari, Saiful Rizal beberapa Pekan lalu.
“Kalau bisa sebelum Pemilu 17 April 2019 pekerjaan jalan dilanjutkan dan dituntaskan,” tambahnya.
Ridwan berharap kepada Menteri PU segera mengambil tidakan cepat untuk melakukan pengaspalan jalan ini. Karena persolan ini sudah sangat konkrit dan harus dianggap sebagai bencana.
“Oleh karena itu saya mintah kepada menteri PUPR agar segera mengadakan keuangan khusus dengan cara penunjukan lansung supaya percepatan pekerjaan ini dapat selesai,” jelas mantan Bupati Muna ini.
Ridwan juga meminta kepada Menteri PUPR melalui Dirjend Bina Marga untuk segera menurunkan tim Audit. Karena jalan ini jalan yang bermasalah pemborong dan pelaksana telah diputus kontraknya. Menurutnya, persolan jalan ini harus cepat diakhiri, karena masyarakat setempat sudah sangat tersiksa, dalam kunjungan Presiden RI Jokowi bersama Menteri PUPR akan datang di Sultra.
“Saya akan kemukakan langsung kepada Jokowi. Mungkin dengan mendengar info tersebut bapak Presiden bisa menyelesaikan,” terangnya.
Ketua DPD Golkar Sultra ini berharap kepada PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) berperan atas kerusakan jalan tersebut, kemudian juga Gubernur Sultra serta Bupati Konawe, dan Konawe Utara harus bicara tentang soal jalan ini. Sekitar puluhan kilometer jalur menghubungkan kawasan bagian timur antar Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng) itu jalannya sangat memperihatinkan bahkan ada beberapa titik yang sudah tidak layak dilintasi. Para pengguna jalan sudah harus ekstra hati-hati saat ingin melintas, karena rawan dengan kecelakaan.
“Ketersiksaan selama empat tahun ini sangat dirasakan rakyat kita sendiri, antara lain banyak kasus terjadi melewati jalan ini, ada ibu-ibu hamil melahirkan ditempat ini, kemudian lagi kasus lainnya banyak masyarakat yang kecelakaan disini ditambah lagi banyak masyarakat yang makan dan minum lumpur ditempat ini,” papar Ridwan.
Kepala Satker Wilayah II Sulawesi Tenggara (Sultra) Balai Jalan 21 Kendari, Saiful Rizal mengaku proyek jalan nasional mulai dikerjakan sudah empat tahun. Mulai tahun 2015 dengan penganggaran multiyears. Total panjang jalan yang dibangun sekitar 16,7 KM oleh PT Tirta Dea perusahaan dari Jakarta yang dibangun dengan dana penganggaran multiyears Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 96 Miliar.
“Harusnya pengerjaanya jalan dapat selesai pada tahun 2017 lalu,” ujar Rizal.
“Nah karena kami melihat tidak prosedur maka pihak Balai lansung memutus kontrak perusahaan. Karena tak terima pemutusan kontrak tersebut Perusahaan menggugat pihak Balai Jalan 21 Kendari, pengadilan dan pengerjaan jalan tidak dilanjutkan hingga sekarang,” sambungnya.
Jujur saja, kata Rizal, soal jalan trans bukan bermasud didiamkan begitu saja. Akan tetapi jalan ini masih dalam proses sengketa hukum. Karena pihaknya putus kontrak sehingga tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan. Lebih lanjut Rizal mengatakan, jalan yang bermasalah diperkirakan kurang lebih 6 km (rusak parah), selebihnya sudah bagus namun belum teraspal.
“Kita perkirakan untuk menuntaskan pekerjaan jalan yang tidak bagus akan menggunakan dana sekitar kurang lebih Rp 46 Miliar,” terangnya.
Namun kedepan, Rizal berharap untuk menuntaskan pekerjaan jalan tersebut perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikerjakan oleh perusahaan lain bukan perusahaan sebelumnya.
Laporan: Sultan
Tinggalkan Balasan