Ratusan Anggota BPD Se Konkep Aksi ke DPRD, Dewan Siap Perjuangkan Aspirasi

Keterangan Gambar : Anggota BPD Se Konkep Saat Diterima Audiensi oleh DPRD Konkep (Foto : Jarman)

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Ratusan anggota Badan Permusyarawara Desa (BPD) se Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam lembaga Asosiasi Badan Permusyarawatan Desa Nasional (Abpednas) melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Konkep, Senin (24/07/2023).

Dalam aksinya, massa menuntut tentang kejelasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019. Pasalnya BPD sudah yang kedua kali menanyakan hal itu ke DPRD Konkep melalui audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dalam orasinya, Yayan Rizkiawan selaku Jendral Lapangan mengatakan produk hukum yang dilahirkan dari DPRD harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam Perda nomor 1 tahun 2019 jelas bahwa dana tunjangan kedudukan ketua BPD sama dengan penghasilan tetap kepala desa.

Lebih lanjut Yayan meminta kepada pihak DPRD Konkep untuk membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2019 akan dilaksanakan sepenuhnya.

“Kami tidak akan meninggalkan Kantor DPRD kalau tidak ada titik terang dalam masalah ini,” tegas Yayan dalam orasinya.

Di tempat yang sama, Ketua Abpednas Konkep, Amir Karim dalam orasinya mengatakan bahwa dalam Perda nomor 1 tahun 2019 pasal 126 ayat 1 poin A menyebut bahwa tunjangan kedudukan ketua BPD setara dengan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa. Kemudian poin B tunjangan wakil ketua BPD 80% dari tunjangan kedudukan ketua BPD. begitupun dengan wakil ketua BPD dan anggota BPD harus sesuai dengan ketentuan Perda.

Lebih lanjut Amir menegaskan, apabila Pemerintah Daerah Konkep mengabaikan hak-hak konstitusional BPD maka kewajiban konstitusional BPD tidak akan dilaksanakan yaitu BPD akan menolak menandatangani APBDes tahun 2024 mendatang.

“Kami meminta kepada DPRD untuk memberikan respon positif sekaligus memberi solusi terkait persoalan ini,” ucap Amir.

Menyikapi hal itu dalam audiensi bersama masa aksi, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin langsung tanggap dan merespon cepat persoalan yang disuarakan oleh anggota BPD se Konkep itu. Ia duduk bersilah bersama massa aksi dengan didampingi anggota DPRD lainnya yakni Arman Dedi dan Arifuddin Bakri.

Imanudin mengaku siap dan sesegera mungkin membawa persoalan ini langsung kepada Bupati Konkep. Kata dia, DPRD secepatnya akan membuat surat rekomendasi ke Bupati melalui TAPD Konkep agar merevisi kembali Perbub nomor 2 tahun 2019.

“Kami akan mengawal secara tuntas soal apa yang menjadi tuntutan Abpednas, dan mengawal sampai ditetapkannya revisi Perbub nomor 2 tahun 2019,” ujar Imanudin.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud mengungkapkan, Pemda akan melakukan penyesuaian terhadap tuntutan para anggota BPD se Konkep dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah.

“Dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah kedepannya akan dilakukan penyesuaian terhadap tuntutan dari Abpednas sepanjang memenuhi kemampuan fiskal daerah,” ujar Mahmud.

Laporan: Jarman

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *