Pj Bupati Buton Beberkan Capaian Kinerja dan Prestasi

Keterangan Gambar : Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si (Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton)

Potretsultra

BUTON – Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Buton, Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023).

Dalam rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Buton bersama wakil dan para anggotanya. Hadir pula Sekda, anggota Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemkab Buton.

Menurut Pj Bupati Buton, Basiran bahwa LKPJ tahun anggaran 2022 dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai wujud akuntabel, transparansi dan pertanggungjawaban, maka kegiatan hari ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

“Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan progress report hasil kinerja pemerintahan tahun anggaran 2022 kepada DPRD sebagai representase masyarakat Kabupaten Buton,” katanya seperti dilansir dari akun resmi milik Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton.

Pj Bupati Buton, juga membeberkan sejumlah prestasi hasil capaian kerja Pemerintah Kabupaten Buton. Kepala Daerah di Bumi penghasil Aspal Alam terbesar di Dunia ini mengatakan, realisasi pendapatan daerah Pemkab Buton tahun 2022 mencapai 105,47 persen dari yang ditergetkan sebesar Rp 743,23 miliar.

Hal ini terjadi karena transfer yang direncanakan mencapai 104,30 persen. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dari dana transfer/perimbangan mencapai 4,64 persen.

“PAD Pemkab Buton tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan mencapai 124,14 persen,” terangnya.

Lanjut Basiran, keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun 2022 dimanfaatkan untuk belanja operasional rutin dan pembangunan pada semua sektor secara efektif dan efesien.

Berdasarkan indikator makro pembangunan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton atas dasar harga berlaku tahun 2020-2022 menandahkan bahwa  kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah bruto mengalami peningkatan dalam kurun waktu tersebut meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19.

“Kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Buton selama kurun waktu 2020-2022 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, kontribusi PDRB Kabupaten Buton tahun 2022 yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 39,89 persen, pertanian, kehutanan dan kelautan sebesar 20,64 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,56 persen, konstruksi 5,74 persen, dan jasa pendidikan 5,29 persen.

Berdasarkan pertumbuhan sektoral tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton tahun 2022 mencapai 5,76 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan Sulawesi Tenggara (Sultra)  yang mencapai 5,53 persen.

“Atas capaian pertumbuhan ekonomi ini, Kabupaten Buton berhasil menduduki  posisi ke 4  dari 17 kabupaten/kota se Sultra,” ucapnya.

Menurut Basiran, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton adalah terkendalinya inflasi daerah yang diukur berdasarkan Indeks Perubahan Harga (IPH). Berdasarkan data statistik, IPH pada Desember minggu ke empat tahun 2022 sebesar 0,07 poin. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Buton terkendali.

Penerimaan Perkapita mencapai 38,50 Juta. Pergerakan PDRB tentu berpengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Buton ditinjau dari aspek penerimaan perkapita. Besarnya PDRB perkapita per tahun berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama periode 2020-2022 menunjukkan trend peningkatan.

Selain pembangunan pada semua sektor, Pj Bupati Buton juga membeberkan bidang  pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan indokator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan bidang pengembangan SDM pada tahun 2020 sebesar 65,98,  tahun 2021 meningkat menjadi 66,32, dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 67,23.

“Tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun yang dipengaruhi, naiknya angka IPM juga berdampak pada tingkat pengangguran,” katanya.

Tingkat pengangguran Kabupaten tahun 2020 sebesar 4,78 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 4,74 persen, dan tahun 2022 ditekan lagi mencapai 2,29 persen. Progres pada IPM dan tingkat pengangguran ini juga diikuti oleh penurunan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 13,21 persen, dan meningkat menjadi 13,92 persen pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali berhasil ditekan  mencapai 13,27 persen. Penurunan ini seiring intervensi kebijakan pada sektor-sektor pemicu kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tambah Basiran, upaya Pemkab Buton dalam perbaikan layanan publik terus ditingkatkan. Baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan kinerja organisasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya tersebut berdampak pada capaian yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke sebelas kalinya secara berturut-turut.

“Atas prestasi yang jarang dirah oleh suatu daerah itu, tentu biasanya berdampak pada kebijakan anggaraan pusat ke daerah,” tambahnya.

Pj Bupati Buton mengatakan, dalam upaya penanganan Stunting juga menunjukan progres penurunan. Dimana berdasarkan data Prevalensi Stunting ePPGM pada tahun 2020 sebesar 22,31 persen, menurun sebesar 21,32 persen pada tahun 2021 l, dan kembali menurun hingga 19,11 persen pada tahun 2022.

“Dan Alhamdulillah berdasarkan hasil pengukuran by name by addres pada bulan Febuari 2023 kepada 10.043 anak di seluruh Kabupaten Buton, turun menjadi 17,44 persen,” ungkap Pj. Bupati Buton.

Atas segala capaian yang telah diperoleh tersebut, kata Pj. Bupati yang sulit adalah mempertankannya. Namun tetap harus  optimis terhadap semua aspek keberhasilan dari berbagai sektor.

“Kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan cara pikir dan bertindak serta profesionalitas ASN sangat dibutuhkan. Kerja bersama dan sama-sama bekerja merupakan suatu keniscayaan. Pengawasan yang terarah dan terukur dari Dewan yang terhormat juga menjadi salah satu unsur pemicu keberhasilan yang kita capai, dan atas prestasi tersebut atas nama pemerintah daerah, saya ucapkan banyak terima kasih,” pungkasnya.

Laporan: Akbar

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *