Pemda Konkep Gelar Pra Musrenbang Bahas Transformasi Pembangunan

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi Saat Menyampaikan Sambutan pada Pra Musrenbang

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) gelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrenbang), Senin (5/2/2024).

Kegiatan Musrenbang ini bertema “Transformasi Pembangunan IKM, UMKM dan Pariwisata Terintegrasi dengan Sektor Pertanian, Perikanan dan Tata Kelola Pemerintah dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah” yang bertempat di Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi, SE, MM, dan dihadiri oleh Sekda Konkep, Kepala Bappeda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konkep, Camat Wawonii Barat dan Wawonii Tengah serta para Kepala Desa di dua kecamatan yakni Kecamatan Wawonii Barat dan Kecamatan Wawonii Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi mengatakan bahwa awal dari Perencanaan pembangunan dimulai dari sini yakni Pra Musrenbang.

“Saya berharap Skema ini kita jadikan sebagai rutinitas awal dari perencanaan pembangunan di Konkep. Jadi usulan yang diharapkan mau satu ataupun dua yang penting tembus daripada usulan banyak tapi tidak terakomodir,” ujar Wakil Bupati dua periode itu.

Lebih lanjut Andi Muhammad Lutfi mengatakan, setiap usulan yang penting serius untuk membangun baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Semua akan dikembalikan ke masyarakat yang nikmati dan diharapkan adanya pemerataan, itu yang paling penting.

Sementara itu, Kepala Bapeda Konkep Safiuddin Alibas dalam sambutannya menjelaskan bahwa harus yang diusulkan kegiatan untuk belanja yang produktif. Ia menegaskan, jangan yang diusulkan di Pra Musrenbang menjadi kewenangan desa.

“Jadi harus menjadi kewenangan kabupaten itu salah satu contoh. Boleh kewenangan desa, tapi desa tidak bisa membiayai lagi,” ucapnya.

“Salah contoh usulan kesehatan boleh tapi jangan bangun Polindes yang tidak difungsikan. Prinsipnya bangunlah plus plus dengan wilayah kerja luas sampai tiga desa, jangan bangun kegiatan tapi tidak dimanfaatkan, itu yang tidak boleh,” jelasnya.

Lebih lanjut Safiuddin mengatakan Biaya insentifnya bersumber dari dua yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapeda dan DPA Kecamatan.

“Pelaksanaan Musrenbang dan Pra Musrenbang ini berdasarkan Dapil, sehingga diharapkan teman-teman di legislatif juga ikut karena apa yang sedang mereka pikirkan dan mereka laksanakan bisa diaktualisasikan juga,” pungkasnya.

Laporan: Jarman

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *