LKPJ Pemda Konkep Tahun 2019 Resmi Diserahkan ke DPRD

Keterangan Gambar : Suasana Penyerahakan LKPJ Pemda Konkep Tahun 2019 ke DPRD Konkep (Foto: IST)

KONAWE KEPULAUAN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 resmi diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Kepulauan (Konkep) ke DPRD Konkep, Senin (6/4/2020).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep, Saifuddin Alibas mewakili Bupati Konkep, Amrullah menyerahkan secara resmi LKPJ tersebut ke Ketua DPRD Konkep, Ishak yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Konkep.

Kepala Bappeda Konkep, Saifuddin Alibas membacakan sambutan Bupati Amrullah yang mengatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah pada Sidang Paripurna DPRD.

Penyampaian LKPJ ini merupakan progres kinerja pemerintahan kepada DPRD. Hal tersebut kata Saifuddin, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konkep Periode tahun 2016-2021. Kemudian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Lanjut Saifuddin, berdasarkan data BPS tahun 2018 bahwa pertumbuhan ekonomi Konkep sebesar 7,42 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya berada di angka 7,10 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Konkep tahun 2018 dan 2019 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sultra, di tahun yang sama yakni 6,42 persen,” ujarnya.

Sementara untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga, tambah Saifuddin, terjadi peningkatan yakni Rp 981,37 Miliar pada tahun 2018 dari Rp 913,54 Miliar di tahun 2017. “Kemudian tingkat kemiskinan, berdasarkan indikator kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Konkep pada tahun 2017 sebesar 18,10 persen jika dibandingkan pada 2018 terjadi penurunan yakni berkisar 17,48 persen,” bebernya.

Saifuddin juga mengatakan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Konkep tahun anggaran 2019, masih bersifat tentatif karena perlu diaudit secara komperhensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *