BAUBAU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau mengumumkan daftar pengumuman yuridis sebanyak 40 bidang tanah dimohonkan oleh Al Ath Thuur Joerahman.
Al Ath Thuur mendaftarkan 40 bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/ Prona yang dilaksanakan BPN Kota Baubau Tahun 2024.
Diketahui belakangan pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Lurah Labawala Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
Menurutnya, ia merasa keberatan namanya dicantumkan sebagai pemohon. Bahkan Lurah Labalawa itu tak mengetahui lokasi 40 bidang tanah yang dimohonkan.
“Pertama, tanah ini saya tidak tau lokasinya dimana. Kedua, tanah 40 bidang ini tanah yang saya tidak tau, tanah yang dimana,” ujar Lurah Labalawa dikutip dari sambungan telepon WhatsApp kepada media, Jumat (19/4/2024).
Lanjut, ia menjelaskan selain tidak diketahui lokasi, Al Ath Thuur juga belum melihat kelengkapan berkas dokumen atas tanah yang dimohonkan dirinya melalui PTSL/Prona kepada BPN Kota Baubau.
“Kemudian saya tidak pernah lihat sertifikatnya, kemudian redaksi timbul 1988 (Keputusan Lurah Waborobo No. 01/SK/1988, red), dan suratnya tidak sampai kesini,” lanjut Al Ath Thuur.
Kendati demikian, Al Ath Thuur mengetahui 40 bidang tanah yang dimohonkan diduga merupakan milik oknum pejabat BPN Kota Baubau inisial SW.
“Dan sepengetahuan saya di program PTSL tahun 2024 ini, 40 bidang yang dimohonkan ini seluruh tanahnya Pak SW,” ungkap dia.
“Dari 40 bidang itu, salah satunya saya tetapi yang bermohon bukan saya tetapi yang bermohon Pak SW,” sambungnya.
Disisi lain, Lurah Labalawa menjelaskan 40 bidang tanah yang dimohonkan mestinya tidak terpisah. Menurutnya bahwa tanah tersebut merupakan satu bagian hamparan yang sama.
“Sehingga saya aneh, tadi bapak sebut 10 bidang. Ah, berarti 40 bidang tanah ini pisah-pisah, sedangkan 40 (bidang tanah) PTSL yang dimohonkan Pak SW langsung bukan atas nama saya pak, itu satu hamparan tanah yang sama,” jelas Lurah Labawala.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan 40 bidang tanah sudah memiliki sertifikat namun sudah dilepas langsung atas nama pemiliknya pensiunan pegawai BPN Kota Baubau, La Ariki.
“Yang dibeli orang BPN juga atas nama Pak SW dan untuk sertifikat pelepasannya saya belum pernah lihat bahkan 40 bidang tanah itu tidak pernah saya buatkan alas hak,” terang Al Ath Thuur.
Sebab pendaftaran PTSL/Prona, lanjutnya, harus sesuai prosedur pemberkasan dan pendaftaran dilengkapi berkas sesuai ketentuan peraturan.
“Nah, kalau mau dibilang berkas prosedur seperti apa, pertama alas hak dan disitu alas haknya tidak ada, tidak pernah saya tandatangani dan yang kedua harus ada bukti pajak PBB terbaru dan ketiga, tanah yang mau didaftarkan di PTSL itu adalah tanah disertifikatkan untuk pertama kali,” kata dia.
Sehingga Al Ath Thuur merasa keberatan ketika mengetahui dirinya pemohon dari 40 bidang tanah didaftarkan melalui PTSL/ Prona dilaksanakan BPN Kota Baubau.
“Jadi 40 bidang tanah itu, selurunya tanah Pak SW. Nah dari 40 bidang itu dikasih nama saya salah satunya, itu betul-betul saya keberatan karena jujur saja pihak pertanahan tidak mengkonfirmasi kepada saya bahkan pun saya tidak pernah buat alas haknya program PTSL itu,” tutup dia.
Sementara oknum pejabat BPN Kota Baubau, inisial SW belum menanggapi pernyataan Lurah Labawala, Al Ath Athuur Joerahman. Ia menyarankan kepada awak media untuk bertemu langsung.
“Nanti, Senin saja kita ketemu di kantor,” singkatnya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau mengumumkan secara yuridis 40 bidang tanah sebagian dari -+ 900.000 M² tanah warisan keluarga H. Syarif Sadji, dkk.
Menariknya, 40 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Waborobo-Labalawa Kecamatan Betoambari terdapat 10 bidang tanah diduga diklaim oleh salah satu pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau inisial SW.
Meskipun SW ikut terseret, ia mengaku 10 bidang tanah bagian keberatan dibeli secara sah.
“Jadi (10 bidang tanah, red) itu saya beli dari Pak La Riki,” ujar SW saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, BPN Kota Baubau, Rabu (17/4/2024).
Laporan : Muh. Risman Amin Boti
Tinggalkan Balasan