KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sudiro, meminta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kebun jagung milik Bupati Konut, karena diduga mulai dari pembukaan hingga masa panen telah menggunakan aset daerah.
“Hari ini Jumat 29 Mei 2020, kami melaporkan Bupati Konut, Ruksamin, di Ditreskrimsus Polda Sultra, terkait dugaan tindak pidana korupsi. Adapun materi laporan yakni pengelolaan kebun jagung milik Bupati Konut, karena diduga mulai dari pembukaan hingga masa panen telah menggunkan aset daerah,” ungkap Sudiro sembari memperlihatkan tanda terima laporan surat pengaduan dari Ditreskrimsus Polda Sultra, Jumat (29/5/2020).
Surat pengaduan Sudiro ke Ditreskrimsus Polda Sultra
Dikatakanya, wujud pelaporan tersebut sebagai bentuk pembelaan dirinya, untuk membuktikan apakah yang dilaporkan oleh Pak Bupati sebelumnya benar-benar pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan atau hoaks atau sengaja untuk menghalangi-halangi pergerakanya untuk tampil di Pilkada Konut tahun 2020 nantinya.
Sudiro menjelaskan, ada tiga hal yang diduga dimanfatkan oleh Bupati Konut untuk memfasilitasi kebun jagung miliknya. Pertama yaitu diduga telah menggunakan fasilitas atau aset daerah berupa alat berat sarana alat pertanian, mulai dari pembabatan, lear clering, sampai tingkat penanaman dan panen. Kedua, diduga telah menggunakan tenaga pegawai dijam kantor dan masih menggunakan pakaian dinas untuk bekerja di kebun pribadi Bupati Konut. Ketiga yaitu terkait soal anggaran.
“Diduga ada dana yang dikumpul oleh SKPD-SKPD yang tujuannya untuk membuka lahan yang merupakan beban dari SKPD, terbuka kemungkinan juga untuk lahan pribadi. Karena memang banyak aktifitas yang melibatkan pegawai negeri.
Lebih detail lagi Sudiro, menjelaskan, bahwa penanaman jagung yang dicanangkan oleh Bupati Konut bukan program pemerintah daerah. Sebab, program tersebut tidak ada dalam APBD Konut, baik APBD tahun 2017 sampai 2019.Selama tiga tahun, lahan jagung yang dikelolah baik SKPD maupun masyarakat yaitu 6.446, 91 hektar.
“Program jagung bukan program Pemda, tetapi setiap SKPD diwajibkan untuk membuka lahan dan menanam jagung. Setiap SKPD menanam jagung dua hektar. Dari mana sumber dananya,” terangnya.
Kata dia, perlu dipahami bahwa menggunakan aset daerah dan tenaga pegawai semuanya adalah aset negara. Menggunakan tenaga pegawai yang seharusnya bekerja di kantor bukan di lahan pribadi, tetapi kenyataanya dimanfaatkan bekerja di kebun pribadi. Kemudian aset daerah, seharusnya digunakan untuk kepentingan daerah tetapi digunakan untuk mengerjakan lahan pribadi.
“Semua ini datanya ada sama kami, tinggal terserah pihak Polda membuktikannya seperti apa,” ujarnya.
Sudiro menuturkan, laporan tersebut sebagai bentuk pembelaan dirinya terhadap aduan yang disampaikan oleh Ruksamin di Polda Sultra. Laporan tersebut dalam rangka untuk memastikan kasus yang dilaporkan oleh Bupati Konut sebelumnya, apakah laporannya tersebut masuk dalam rana pencemaran nama baik atau bukan.
“Laporan ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan Bupati tetapi laporan itu bermakna dalam rangka pembelaan saya terhadap kasus pengaduan yang disampaikan oleh Ruksamin sebelumnya,” ujarnya.
Sementara Ketua Badan Hukum Advokasi Partai Nasdem Sultra, Saninuh Kasim, menambahkan, bahwa acuan untuk membuktikan kebenaran ungkapan Saprin seperti yang diaduan oleh Ruksamin,maka harus berdasarkan hasil pemeriksaan dari laporan yang disampaikan oleh pihaknya terkait tiga hal yang dimanfaatkan oleh Ruksamin dalam program jagung di Konut.
“Kami minta secara tegas periksa ruksamin soal penanaman jagung itu,apa yang menjadi hasilnya itu yang menjadi acuan dari tindak pidana ITE apa yang diungkapkan oleh Saprin benar atau tidak,” katanya.
Menurutnya,didalam Undang-Undang ITE yang lebih berkompeten paling merasakan apakah nama baiknya tercemar atau tidak adalah pelapor.Sehingga untuk membatasi agar tidak terlalu lebar penafsiran soal subjektifitas ini maka pihaknya membuat aduan.
“Mati kita kalau ada pejabat publik yang menggunakan asas subjektifitas seperti ini. Ruang kritik publik itu ada dimana. Publik sudah tidak punya ruang untuk melakukan kritik. Muarahnya harus dilaporkan di penegak hukum, biarkan penegak yang membuktikan,” bebernya.
Sambungnya,bahwa Laporan ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi saudara ruksamin, ini hanya semata untuk melakukan pembelaan atas tuduhan yang dilaporkan saudara ruksamin.Sebab sampai hari ini, yang seharusnya membuktikan benar atau tidaknya konten itu adalah saudara Saprin.
“Namun karena saudara saprin sampai hari ini belum digarap, maka kami ambil inisiatif untuk melapor. Biarkan penyidik yang membuktikan itu semua,” jelasnya.
Laporan: La Ismeid
Tinggalkan Balasan