Giring Investor, Sulkarnain Percepat Perda RTRW dan RDTR OSS

Keterangan Gambar : Rakor percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS dibuka langsung Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavianyang turut di hadiri Wali Kota Kendari,Sulkarnain (Foto:Ist)

KENDARI – Guna mempercepat kemajuan pembangunan kawasan wilayah kota, Wali Kota Kendari, Sulkarnain bergerak cepat menggiring para investor masuk di daerah dengan cara melakukan percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) Online Single Submission (OSS).

“Kami sangat menyambut baik himbauan Kemendagri untuk melakukan percepatan penetapan perda RTRW.Insya Allah Pemerintah Kota Kendari akan mengupayakan sebelum bulan Mei perda tersebut sudah dapat di tetapkan, apalagi imbauan tersebut turut dihadiri dan dengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari,” kata Sulkarnain saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS, di hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Menurutnya, penetapan RTRW sangat strategis dalam menata dan menentukan proses pembangunan di daerah termasuk Kota Kendari. Karena RTRW akan menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh stakeholder khususnya pemerintah sekaligus memberikan kepastian hukum.

“Pertama Pemda segera mengagendakan Propemda rancangan Perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,” tukasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung karena RTRW adalah panglima pembangunan. 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki Perda RTRW.

“Dari 91 kota ada 2 kota yang belum memiliki Perda, kemudian dari 329 kabupaten ada 16 kabupaten yang belum memiliki Perda, sehingga total ada 18 kabupaten/kota yang belum mempunyai Perda RTRW”, jelas Himawan Arif.

Sambung Himawan Arif, Perda RTRW bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memudahkan terlebih tak lama lagi akan ada omnibus law. Oleh karenanya, RTRW adalah proses terbuka dan partisipatif.

Rakor percepatan penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS dibuka langsung Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekjen Hadi Prabowo ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat.

Laporan: La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *