FRSM Gelar Aksi Tolak Penerapan PPKM

Keterangan Gambar : Suasana Aksi Forum Rakyat Sultra Menggugat

Potretsultra

KENDARI – Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19 ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Diantaranya penolakan datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sultra  Menggugat (FRSM). Mereka berunjuk rasa terkait kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM.

“Kebijakan pemerintah seakan tidak adil dan terkesan pilih-pilih dalam menerapkan PPKM terkhusus di Sultra. Bubarkan saja PPKM itu, to juga bukan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan tapi kepentingan orang-orang elit,” teriak Hendra Yus khalid dalam orasinya selaku Jenderal Lapangan aksi, Selasa (13/7/2021) kemarin.

Lanjut Hendra, Pemerintah semestinya jangan dulu memikirkan diri sendiri atau kepentingan orang-oramg besar. Contohnya saja beberapa waktu lalu, saat pelaksanaan Munas Kadin.

“Sudah ditahu status Covid-19 di Sultra melonjak naik, masih saja memaksakan agar Munas Kadin tetap dilaksanakan bahkan Presiden sendiri yang membuka kegiatan tersebut. Apalagi pesarta Munas kemarin ada yang terpapar Covid-19, kan ini aneh,” katanya.

“Tentu menjadi pertanyaan besar kok pemerintah menerapkan PPKM secara mendadak, apakah karna sudah dekat-dekat hari raya Islam atau seperti apa,” tambah mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari itu.

Di tempat yang sama, Alki Sanagri selaku koordinator lapangan mengatakan, Pemerintah semestinya harus memikirkan nasib rakyat. Misalnya pedagang-pedagang kecil yang di MTQ dan di wilayah Kendari Beach.

“Itu kan sangat merugikan. Seandainya pemerintah adil dalam menerapkan PPKM maka secara otomatis akan menutup seluruh kegiatan-kegiatan publik,” tegas Alki.

Kata Alki, tempat hiburan malam dan hotel-hotel kenapa masih buka, apakah itu adalah bentuk kepedulian ataupun bentuk keadilan yang diberikan ke masyarakat. Seharusnya pemerintah harus mempertimbangkan secara matang, baik itu asas manfaat, asas kepastian dan asas keadilan.

Adapun tuntutan dari Forum Rakyat Sultra Menggugat ini yaitu meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo dalam penerapan PPKM harus benar-benar adil tanpa ada yang diistimewakan. Ia juga meminta agar Pemerintah Pusat tidak diskriminatif kepada pedagang kecil, kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan rakyat Indonesia pada umumnya dan terkhusus masyarakat Sultra.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *