Fraksi Hanura Sejahtera Konsel Desak Pimpinan Dewan Bentuk Pansus Keuangan

Keterangan Gambar : Ahmad Muhaimin

KONAWE SELATAN – Fraksi Partai Hanura Sejahtera, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pimpinan DPRD Konsel Irham Kalenggo, untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) keuangan.

Alasan pengusulan pembentukan Pansus ini, dalam rangka untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel secara transparan dan akuntabel. Sebab hingga bulan Maret 2020 ini, belum mencapai kata normal.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura Sejahtera Konsel, Ahmad Muhaimin melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (19/3/2020).

Kata Cak Imin, pengusulan Pansus ini guna menyikapi proses pencairan gaji ASN yang mengalami keterlambatan pembayaran di awal tahun yaitu di bulan Januari hingga Februari tahun 2020, serta pencairan dana-dana lainnya hingga pertengahan bulan Maret ini belum dicairkan.

“Selain gaji ASN yang mengalami keterlambatan pembayaran di awal tahun 2020 ini di bulan Januari-Februari, juga dana perjalanan serta dana reses anggota DPRD belum dicairkan. Contoh kegiatan reses anggota DPRD, harusnya sudah dilaksanakan di bulan Januari atau Februari. Namun hingga pertengahan bulan Maret ini belum dilaksanakan,” jelas Muhaimin.

Cak Imin bilang, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larus, sudah harus disikapi secara serius. Kata dia, DPRD sudah sering melakukan RDP dengan pihak pemerintah daerah, tetapi penjelasan yang diberikan kepada DPRD adalah dana transfer pusat yang belum masuk.

“Kami khawatirkan jika dana transfer pusat tidak kunjung masuk, gimana kondisi daerah kita ini kedepannya,” imbuhnya.

DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses masa sidang pertama ini telah mengalami keterlambatan. Katanya, sementara pemerintah daerah telah selesai melakukan Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. “Mungkin saat ini sudah sementara menyusun RKPD 2021,” ucapnya.

Lebih Lanjut Cak imin mengatakan, perlu diketahui bahwa DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kemudian penganggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD, red). Selanjutnya pengawasan, yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“Kita ini DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sampai hari ini belum ada kepastian. Jadi nanti kalau kita turun sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, karena kita punya pokok-pokok pikiran itu sudah tidak bisa diakomodir lagi karena penyusunan RKPD telah selesai. Apalagi kita ketahui bersama Pemerintah Provinsi Sultra sudah akan melaksanakan Musrembang pada 30 Maret 2020 mendatang,” terangnya.

Berkaitan dengan kondisi keuangan Konsel yang belum normal ini, kata dia, fraksi Hanura Sejahtera Konsel meminta kepada unsur pimpinan DPRD untuk membentuk Pansus. Nantinya Pansus dalam bekerja sudah akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam postur keuangan Konsel saat ini, untuk kemudian kita carikan solusinya bersama-sama.

Seharunya pihak TAPD, masih kata Muhaimin, bisa memberikan penjelasan secara riil. Misalnya kalau sedang defisit, berapa defisitnya dan penyebabnya sehingga terjadi defisit. Jadi yang terjadi hari ini pihak keuangan terkesan tidak transparan dalam pegelolaan keuangan daerah. Termasuk dana transfer yang bersumber dari dana DAU dan DBH, ini tidak perna dijelaskan secara detail realisasinya sudah sejauh mana.

“Atau kalau mengalami defisit agar kami diberikan data secara riil, secara detail. Apakah defisitnya, artinya kisaran defisitnya sekitar berapa miliar itu kita tidak tahu. Karena hari ini yang disampaikan kaitannya dengan dana transfer pusat yang belum masuk,” pungkasnya.

Laporan: La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *