Dikbud Sultra ‘Dadakan’ Kunjungi Buton Utara, Ini Alasannya

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Koordinasi Bersama Para Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan di Buton Utara (Foto: IST)

KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berbenah dengan cepat.

Fungsi manajemen kelembagaan dinas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjalankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terus digerakkan untuk menyentuh seluruh stakeholders Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di seluruh wilayah Sultra.

Setelah melakukan Monitoring dan evaluasi di 4 Kabupaten, yaitu Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, dan Konawe, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio melakukan Monitoring dan evaluasi di Kabupaten Buton Utara mulai tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2020.

Dalam rapat dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB yang berlangsung di salah satu hotel di Buton Utara ini, terdapat beberapa poin yang menjadi arahan kepada para Kepala Sekolah yaitu mengenai larangan pungutan komite sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs.  Asrun Lio, M.Hum., PhD menjelaskan, berbeda antara pungutan dan sumbangan. Pungutan didefinisikan sebagai pembayaran yang ditentukan jumlahnya, periode pembayarannya ditentukan, dan disertai sanksi tertentu.

“Misalnya tidak boleh mengikuti ulangan semester atau lainnya. Sedangkan sumbangan tidak ditentukan jumlahnya, tidak dibatasi periode pembayarannya serta tidak ada sanksi tertentu. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 jelas, bahwa dana yang bersumber dari Komite Sekolah adalah bersifat sumbangan,” ujarnya kepada Potretsultra.com, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra yang didampingi oleh sejumlah pejabat Eselon III dan IV, Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Sultra Buton Utara serta Manajer dana BOS itu menegaskan bahwa kunjungan dan monitoring dan evaluasi seperti ini tanpa informasi dan dadakan.

“Ini agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra dapat melihat penyelenggaraan sekolah secara dekat dan tanpa rekayasa,” ucapnya.

Sebelum dilaksanakan Rapat Koordinasi yang diikuti para kepala sekolah SMA/SMK/SLB, Pihak Dikbud Sultra melakukan inspeksi secara mendadak pada beberapa sekolah untuk melihat langsung proses pembelajaran, pelaksanaan anggaran yang selama ini dialokasikan baik Dana BOS maupun dana DAK. Selain itu, hal ini juga untuk melihat perangkat administratif yang terkait dengan proses manajerial sekolah oleh kepala sekolah dan administrasi pembelajaran oleh guru.

Asrun Lio menegaskan kembali tentang penyelenggaraan anggaran yang bersih dari KKN. Termasuk para Kepala Sekolah diminta untuk tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun secara tegas yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Asrun Lio juga menerangkan, infrastruktur tertentu yang tidak dianggarkan melalui DAK akan ditaktisi melalui diskusi dengan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan dimohonkan penganggarannya melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Sultra pada Daerah Pemilihan (Dapil) dimana sekolah tersebut berada.

“Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya para Kepala Sekolah harus ikhlas dan sabar serta mengedepankan asas Tut Wuri Handayani sebagai payung besar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *