Begini Pandangan Saksi Ahli Hukum UHO Soal Perkara Ketua DPRD Buton

Keterangan Gambar : Saksi Ahli Hukum UHO Kamaruddin Djafar,Memberikan Keterangan Perkara Ketua DPRD Buton Rafiun

Potretsultra

KENDARI-Saksi Ahli Hukum Tata Negara dari fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kamaruddin Djafar, memandang perkara hukum yang menjerat Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun, itu perkara hukum pelanggaran administratif bukan tindak pidana.

“Soal kasus dakwaan Ketua DPRD Buton dipengadilan Negeri Buton,saya melihat dua aspek administratif dan unsur pidana. Aspek administratifnya bahwa status berhenti dan pemberhentian saudara pak rafiun atas permintaan dirinya telah mengajukan pengunduran diri,” ungkap Kamaruddin, Jumat (25/1/2019)

Lanjutnya, terkait polemik yang berkembang apakah dengan berhenti dan mengundurkan diri membutuhkan pemberhentian atau tidak.

“Dalam pendangan saya berhenti itu dilakukan dengan pengunduran diri itu tidak memerlukan pemberhentian,” jelasnya.

Kata Kamaruddin, berhenti dan pemberhentian objeknya dan subjeknya berbeda. Subjek yang dimaksud kalau berhenti maka kehendak hukumnya dibentuk oleh subjeknya lansung sendiri, dan statusnya bersangkutan jatuh dengan sendirinya, tidak ditentukan lagi dengan pemberhentian.

Sangat jelas perkara yang menjerat La Ode Rafiun , tambah Kamaruddin, yakni termuat dalam Pasal 280 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang melarang anggota BPD menjadi tim pelaksanaan kampanye Pemilu.

“Dalil hukum tersebut sebelumnya perlu dibuktikan dulu apakah Rafiun masih menjadi anggota BPD atau tidak. Jika tak bisa dibuktikan, maka tidak boleh berdalih menggunakan pasal itu,” tegasnya.

“Saya sudah telaah di sidang soal itu, kalau bersangkutan Rafium sudah mengundurkan diri secara resmi dari anggota BPD, jadi dipahami bukan diberhentikan,” tambahnya.

Sambung Kepala Lab Konstitusi Hukum UHO ini, soal tudingan sebagai pelaksana kampanye Pemilu 2019, Kamaruddin memandang dalam pasal 280 terdapat 4 ayat, pada ayat 1 dan 2 merupakan tindak pidana Pemilu. Sedangkan pada ayat 3 tak ditegaskan tindak pidana atau bukan.

Praktisi hukum tata negara ini, lebih detail menjelaskan pasal 280 berbunyi bahwa anggota BPD dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye Pemilu, ini harus dibuktikan dengan fakta hukum.

“Jadi subjek hukumnya itu pada perbuatan sebagai tim kampanye. Padahal ini belum terjadi kampanye,” katanya.

“Bagaimana menjadi tindak pidana kalau belum ada perbuatan,” ujarnya.

Persoalan tersebut lanjut Kamaruddin, seharusnya tidak perlu sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton tetapi diselesaikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saja.

“Ini kan hanya kasus administrasi dan harusnya selesai di Gakkumdu. Kalaupun disengketakan harusnya di PTUN bukan Kejari,” pungkasnya.

Sebelumnya, 21 Januari 2019, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Wiranto, mendakwa dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara kepada Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun pada sidang perdana atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

La Ode Rafiun di dakwa kasus dugaan tindak pidana Pemilu lantaran merangkap jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo.

Rafiun sekaligus merupakan calon anggota DPRD kabupaten Buton fraksi PAN pada Pilcaleg 2019.

Laporan: Muhmmad Rusmin

Editor   : Sultan

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *