Bahlil Lahadalia Ditantang Debat UU Ciptaker Bersama Masyarakat Lingkar Tambang Sultra

Keterangan Gambar : Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton, Muhammad Risman

BUTON – Usai ditantang debat UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh kelompok mahasiswa Cipayung Plus, kini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia ditantang oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Muhammad Risman.

Risman menantang Bahlil Lahadalia untuk berdialog langsung dengan masyarakat lingkar tambang di daerah wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Diketahui, masuknya investor tambang di Bumi Anoa itu banyak menuai kecaman dan penolakan dari warga lingkar tambang.

“Debat antara Kepala BKPM dan Cipayung Plus beberapa waktu lalu berlangsung sengit, namun untuk lebih memberikan tantangan kepada Pak Bahlil Lahadalia, maka kami ajak untuk berdialog dengan masyarakat lingkar tambang di daerah,” ujar Risman dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2020).

Menurut mantan aktivis pertambangan Provinsi Maluku Utara ini, bahwa Bahlil Lahadalia yang juga putra daerah Provinsi Sulawesi Tenggara itu akan menemukan langsung jawaban konkret mengapa para investor tambang ditolak aktivitasnya di beberapa daerah di Sultra. Seperti yang terlihat adanya penolakan besar-besaran warga Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dibawah bendera Harita Group.

“Nanti Pak Bahlil Lahadalia akan menemukan langsung jawaban konkret ketika berada langsung di tengah-tengah masyarakat lingkar tambang,” katanya.

Risman mempertanyakan, apakah UU Cipta Kerja tersebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat lingkar tambang. Jika sebelum adanya UU Cipta Kerja pun banyak ketimpangan terjadi terhadap masyarakat lingkar tambang akibat yang dilakukan pada penguasaan investasi asing.

“Apakah UU Cipta Kerja selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” tegas Risman.

Dalam Pengalamannya, saat Risman menjadi Aktivis Pertambangan di Maluku Utara pada tahun 2017-2018, ia menilai kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan ruang investasi asing tanpa UU Cipta Kerja sudah banyak menimbulkan pro-kontra. Diantaranya, keterbukaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan kepada masyarakat lingkar tambang, sangat jelas diatur Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT). UU No 25 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

“Kalau kita lihat tanggung jawab sosial pada perusahaan tambang di Desa Kawasi Kecamatan Obi, Halmahera selatan dalam kurung tahun 2018 dapat diketahui tidak terlaksana dengan baik,” terangnya.

Laporan: Jubirman

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *