KENDARI – Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari telah selesai digelar dengan menempatkan 3 nama sebagai pemilik suara terbanyak.
Tiga nama tersebut yakni Prof Armid meraih 32 suara, disusul Prof Ruslin meraih 11 suara dan Prof Takdir Saili meraih 4 suara. Tiga nama ini yang akan dikirim ke Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Sedangkan Prof Edy Karno dan Prof Yusuf Sabilu masing-masing meraih 1 suara, serta Dr. Zein yang tidak memiliki suara atau 0 suara.
Menanggapi hasil ini, pengamat politik Dr. LM Bariun SH MH menyebut dugaan adanya keberpihakan atau intervensi dalam proses seleksi calon Rektor Universitas Halu Oleo ini. Menurutnya, perolehan suara yang timpang menunjukkan adanya dinamika demokrasi yang tidak berjalan dengan sehat dan tidak berimbang.
“Angka 32 suara untuk satu calon itu sangat mencolok. Seharusnya dalam proses pemilihan rektor, semua calon mendapatkan kesempatan yang sama dan adil. Namun kenyataannya, ada Kesan dugaan keberpihakan dari Rektor UHO terhadap salah satu calon,” ujar Bariun kepada media ini, Jumat (9/5/2025) lalu.
Seharusnya, lanjut Bariun, seorang rektor bersikap arif dan netral, mengingat seluruh calon adalah kader terbaik kampus. Namun, proses yang berjalan justru menunjukkan ketimpangan yang menciptakan iklim kampus yang tidak kondusif.
Bariun juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum pemilihan, pihak Inspektorat sempat turun ke kampus UHO untuk mencermati jalannya proses seleksi. Dari hasil temuan Inspektorat, disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan terlalu singkat, sehingga menyulitkan para calon untuk melakukan sosialisasi secara maksimal kepada senat maupun sivitas akademika kampus.
“Dengan waktu yang terlalu singkat, sosialisasi tidak berjalan optimal. Maka, tidak heran jika yang mendapatkan dukungan kuat hanyalah calon yang dekat atau didukung oleh pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.
Situasi ini, kata Bariun, tidak mencerminkan proses demokrasi yang sehat. Sehingga ia meminta agar pihak Mendiktisaintek untuk meninjau kembali proses ini, apakah benar-benar berjalan demokratis atau justru sarat dengan intervensi.
Bariun menekankan bahwa ketidaknetralan pimpinan kampus justru akan mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dan meritokrasi di lingkungan akademik.
Redaksi
Tinggalkan Balasan