Keterangan Gambar : Pemerhati Pertambangan Sultra, Muhammad Risman (Foto: IST)

Warga Wawonii Dijemput Paksa Polisi, Risman: Harusnya Dinas ESDM yang Diperiksa Bukan Warga

Potretsultra

KONKEP – Tragedi penjemputan secara paksa warga penolak tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) oleh Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) banyak disesalkan oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari pemerhati pertambangan Sultra, Muhammad Risman.

“Sangat disesalkan ada penjemputan paksa dari Polda kepada warga yang juga aktivis lingkungan yang menolak kehadiran pertambangan di wilayah Konkep. Padahal dia (korban, red) merupakan warga yang harus dilindungi atas hak asasinya bukan kemudian pihak kepolisian seperti membela perusahaan asing,” ujar Risman pada Selasa (26/11/2019).

Berdasarkan laporan, lanjut Risman, warga dijemput karena diduga telah merampas kemerdekaan karyawan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). “Dari penangkapan itu katanya telah merampas kemerdekaan karyawan perusahaan tetapi perusahaan juga tidak sadar, mereka juga telah merampas kemerdekaan warga yang menjadi pejuang lingkungan lingkar tambang,” jelasnya.

Risman menilai, Pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra tidak serius mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii itu. Bisa saja, pembekuan IUP oleh gubernur Sultra Ali Mazi beberapa waktu lalu hanya sekedar meredamkan konsolidasi masyarakat terkait aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di depan kantor Gubernur Sultra.

“Jangan setengah-setengah cabut IUP di Konkep, kalau serius harusnya sudah dari dulu dan tidak ada upaya lagi perpanjangan IUP yang sudah berakhir, itu biarkan berakhir jangan diperpanjang tetapi kembali soal tadi, saya duga setengah-setengah. Padahal jelas kok, pasal 35 UU 27/2007 tentang PWP3K bahwa Konkep masuk sebagai wilayah pulau kecil dan tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas pertambangan,” ungkapnya.

Pulau Wawonii, tambah Risman, tidak layak memiliki Izin Usaha Pertambangan diatasnya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Selain itu, Risman juga mengatakan, jika Polda menegakkan ketentuan hukum maka seharusnya yang diperiksa itu Dinas ESDM Sultra. Sebab, secara teknis Dinas ESDM mengetahui proses terbitnya IUP.

“Yang diperiksa itu sebenarnya Dinas ESDM Sultra bukan warga, apalagi untuk ditahan karena jelas proses IUP mereka ketahui,” katanya.

Sebagai Pemuda Buton yang juga Ativis pertambangan di Maluku Utara, Risman meminta kepada Gubernur Sultra Ali Mazi agar melindungi masyarakat, juga para aktivis lingkungan yang menolak kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah Konkep.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *