Temuan Ombudsman: 7 Pemda di Sultra Zona Merah dalam Kepatuhan Pelayanan Publik

Keterangan Gambar : Kepala Ombudsman Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo

Potretsultra

KENDARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) resmi melaunching hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, Rabu (29/12/2021) Kemarin.

Penilaian dilakukan terhadap 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten. Dari total 17 kabupaten/kota se Sultra, ada dua Pemda, termasuk Pemprov Sultra yang meraih penilaian kepatuhan tinggi atau masuk dalam zona hijau.

Di urutan pertama dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 untuk wilayah Sultra ditempati Kabupaten Bombana dengan skor nilai 85,22 persen. Kemudian disusul Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai 81,88 persen, dan di urutan ketiga yakni Pemprov Sultra dengan capaian 81,05 persen.

Selanjutnya ada 8 Pemda yang masuk dalam kategori zona kuning atau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sedang. Kedelapan daerah itu yakni Kota Kendari (75,74 persen), Kota Baubau (70,96 persen), Kabupaten Kolaka (69,99 persen), Kabupaten Buton Utara (62,61 persen), Kabupaten Kolaka Timur (53,52 persen), Kabupaten Konawe Utara (52,79 persen), Kabupaten Konawe Kepulauan (51,56 persen), dan Kabupaten Kolaka Utara (51,1 persen).

Sedangkan 7 daerah lainnya mendapatkan penilaian zona merah dalam kepatuhan standar pelayanan publik atau kategori rendah. Diantaranya Wakatobi (44,37 persen), Konawe (40,09 persen), Buton (39,63 persen), Muna (39,32 persen), Muna Barat (34,19 persen), Buton Tengah (31,74 persen), dan di posisi terakhir yakni Kabupaten Buton Selatan dengan nilai 30,78 persen.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sultra, Mastri Susilo mengungkapkan ada beberapa kabupaten yang memang hampir tiap tahun penilaian standar pelayanan publiknya selalu kategori rendah atau masuk dalam zona merah.

“Ini karena komponen-komponen standar pelayanan publik di daerah itu termasuk di bawah standar, artinya mereka tidak memenuhi standar pelayanan publik yang mestinya ada sesuai diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009,” ungkap Mastri Susilo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/12/2021).

Mastri juga mengatakan, kepatuhan standar pelayanan publik ini penting diatensi dan menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah yang mendapatkan nilai pelayanan publik zona merah dan kuning.

“Ombudsman terbuka untuk melakukan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun itu semua tergantung pada para kepala daerah, jika Bupati dan Walikotanya serius memperbaiki pelayanan publik maka perangkat-perangkat dibawahnya pasti akan mengikuti apa yang menjadi arahan kepala daerah,” katanya.

Mastri berharap agar di tahun 2022 mendatang para Pemerintah Daerah wilayah Sultra dapat memberikan perhatian terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah awal yang dilakukan harus memenuhi terlebih dahulu standar pelayanannya.

“Kita berharap penilaian Ombudsman di tahun depan bisa lebih baik, kami akan memberikan dukungan dan pendampingan secara penuh, Pemda bisa memberikan perbaikan terkait dengan standar pelayanan publiknya,” harapnya.

“Jadi sebelum kami melakukan penilaian, maka kami akan memberikan pendampingan terlebih dahulu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga masyarakat Sultra mendapatkan kepuasan dalam pelayanan publik oleh pemerintah,” tutup Mastri.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.