Omnibus Law Dinilai Bawa Kembali Indonesia ke Masa Orde Baru

Muhammad Risman (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton, Muhammad Risman (Foto: IST)

BUTON – Wacana Omnibus Law tentang Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana dinilai dapat bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah (Otoda).

Menurut Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Muhammad Risman mengungkapkan, RUU Omnibus Law ini jika diterapkan maka dinilai bakal kembali ke masa Orde Baru (Orba).

“Omnibus Law jika diterapkan itu sama dengan kembali di era Orde Baru. Sehingga, ini harus ditinjau kembali,” ungkap Risman kepada Potretsultra.com, Sabtu (18/1/2020).

Sebab menurut Risman, sistem regulasi terpusat seperti yang diwacanakan dalam RUU Omnibus Law ini bakal melemahkan semangat reformasi.

“Selama kita belajar tentang ilmu pemerintahan bahwa tidak ada namanya kalau sistem terpusat itu menguatkan semangat tata pemerintahan sesuai semangat reformasi, jadi sangat bertentangan jika Omnibus Law diterapkan,” jelas alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate ini.

Oleh karena itu, Risman berharap Pemerintah Pusat dapat meninjau kembali rencana penerapan Omnibus Law.

“Jangan kembali lagi, semua di pusat yang atur seperti era orde baru, tentang sistem pemerintahan masih terpusat,” pungkasnya.

Laporan: Irfan Sahidin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *