JAKARTA – DPP KNPI versi Haris Pertama disomasi oleh mantan Ketua Hariannya, Muhaimin Syarif dilayangkan melalui 12 orang pengacara sebagai tim kuasa hukum.
Salah satu tim kuasa hukum, Mustakim La Dee, SH., MH menyatakan 12 orang pengacara dari Mustakim La Dee (MLD) Law Office & Associaters resmi melayangkan somasi terbuka kepada Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin.
“Pada tanggal 9 Desember 2022, kuasa hukum H. Muhaimin Syarif melayangkan somasi atas dasar pernyataan dan pemberitaan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI versi Ketua Umum Haris Pertama,” tulis Mustakim La Dee dalam keterangan persnya, Selasa (13/12/2022).
Menurut dia, Muhaimin Syarif dipecat dari Ketua Harian DPP KNPI karena dugaan terlibat mafia tambang di Maluku Utara.
“Padahal klien kami tidak pernah terlibat dalam mafia tambang di Maluku Utara, namun pernyataan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI versi Ketua Umum Haris Pertama telah menyampaikan kepada publik seperti yang telah diberitakan di beberapa media online maupun cetak,” ungkap Mustakim La Dee.
Mustakim menyatakan pemberitaan atas pemecatan terhadap Muhaimin Syarif sebagai Ketua Harian DPP KNPI telah dikaji oleh tim hukumnya dan menyimpulkan sementara memiliki dugaan unsur pencemaran nama baik dan fitnah.
“Klien kami (Muhaimin Syarif, red) telah mengundurkan diri secara resmi pada tanggal 21 November 2022, sehingga surat DPP KNPI atas pemberhentian atas klien kami sebagai Ketua Harian sangat tidak berdasar,” jelas Mustakim.
Alumni Magister Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu menegaskan pemberhentian Muhaimin Syarif dari Ketua Harian DPP KNPI tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, dia telah mengundurkan diri sebelum dipecat.
“Sebagaimana dalam surat DPP KNPI tanggal 25 November 2022 yang beredar di grup-grup WhatsApp,” jelas Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
“Jadi sangat tidak berdasar, apalagi kemudian dihubung-hubungkan dalam pemberitaan bahwa klien kami diduga terlibat mafia tambang di Maluku Utara. Itu sangat fitnah,” sambungnya.
Mustakim menambahkan somasi yang disampaikan kepada Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI Choir Syarifuddin dengan batas waktu ditentukan.
“Yang mana somasi tersebut telah diterima sejak tanggal 9 Desember 2022 namun sampai waktu yang ditentukan 1×24 jam belum juga melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada klien kami maka akan diadukan ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” cetusnya.
Bahkan ia menyebut akan menggugat secara perdata atas kerugian materil maupun immateril yang dilakukan DPP KNPI versi Haris Pertama.
“Karena sampai dengan terbitnya press release pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 tidak menjukkan itikad baik, demikian,” tutupnya.
Diketahui, DPP KNPI resmi memecat ketua harian Muhaimin Syarif atas dugaan keterlibatan dalam mafia pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Keputusan pemecatan ini diambil dalam rapat pleno IV yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sahid Jaya, Minggu (4/12/2022).
Ketua Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin menyampaikan, dalam keputusan pleno IV tersebut juga diputuskan Pengesahan Carataker DOB Papua hingga pengusulan nama Capres.
“Pleno IV memutuskan pengesahan pemecatan Muhaimin Syarif sebagai Ketua Harian, pengesahan Carataker DOB Papua hingga pengusulan nama Capres”, kata Choir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/12/2022).
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan