Kades Wandoke Membangkang Perintah SK Setda Mubar Soal Pencabutan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Keterangan Gambar : Surat keputusan Sekertariat Daerah (Setda) Muna Barat,LM Husein Tali,terkait pencabutan Surat Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa (Foto:Is)

Potretsultra

MUNA BARAT  Tokoh Pemuda Desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat (Mubar) LM Ridwan,menilai kepala Desa Wandoke La Ode Ngkeba,secara total membangkang dan tidak mengindahkan perintah Surat keputusan Sekertariat Daerah (Setda) Muna Barat,LM Husein Tali,dengan nomor 140/297/2020 terkait pencabutan Surat Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa.

Untuk itu kata dia,dengan terbitkan SK resmi oleh pemerintah daerah muna barat.SK yang dikeluarkan kepala Desa wandoke nomor 20 tahun 2020 pada  17 februari 2020 Pemberhentian dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa cacat hukum dan tidak prosedur bertentangan dengan Permendagri 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dijelaskanya,prosedur pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme,tidak main pangkas tengah jalan.Ada beberapa yang janggal dengan terbitnya SK kepala Desa tersebut antar lain.

Dalam surat Pemberhentian Perangkat terbit pada 17 Februari 2020,sementara pelantikan Kepala desa tanggal 14 Februari 2020.Sangat ironis seharusnya pemberhentian perangkat Desa dikonsultasikan dulu dengan Camat Tikep.Kalaupun dikonsultasikan hanya waktu dua hari langsung keluar SK.

Menurutnya,hal itu luar biasa ini kepala desa wandoke memberhentikan perangkat tanpa ada evaluasi dan tidak jelas apa masalahnya tiba-tiba mengganti kiri kanan.Kalau memang SK dari Kades Wandoke tersebut telah dikonsultasikan dengan DPMD dan Pemerintah kecamatan harus ada rekomendasi tertulis dari camat dan DPMD sebelum kepala Desa mengeluaran SK.Jangan hanya sebatas Konsultasi Camat dijadikan dasar pengambilan keputusan.Seharusnya camat Tikep Jeli melihat aturan.

Lanjutnya,beliau adalah (Camat red) tidak semerta -merta memerintahkan langsung kades memberhentikan perangkat,lihat dulu bunyi pasal 5 Permendagri bahwa perangkat desa diberhentikan karena apa.

“Jika ada pelanggarannya silahkan dicopot selama bissa dibuktikan dan tidak bertentangan dengan aturan. Langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa cacat prosedur karena tidak sesuai dengan Permendagri 67/2017 pasal 5,”ungkap jOperator Desa Wandoke yang nonaktif ini melalui whatsaapnya,Senin (27/4/2020).

Tidak hanya itu lanjutnya, dalam lampiran SK Kades Wandoke Atas nama Waode Ismawati, Darwis, La Patangi, Sumardi diberhentikan sementara sebagai perangkat Desa Wandoke.Sementara Pasal 6 ayat 2 permendagri 67 /2017 jelas bahwa pemberhentian sementara Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KARENA.

Ditetapkan sebagai tersangka tindakan Korupsi, teror, makar. Dinyatakan sebagai Terdakwa dan diancam pidana paling lama 5 tahun, tertangkap tangan dan ditahan serta melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai perundang-undangan.

Sehingga pemberhentian perangkat oleh Kades sangat keliru dan mengada-ada, karena memberhentikan perangkat bukan kemauan regulasi tapi kemauan pribadi Kepala Desa.Perangkat Desa yang baru diangkat oleh kepala Desa sebagai pelaksana tugas belum pernah melalui tahapan penjaringan dan Penjaringan.

Sementara yang mengisi kekosongan jelas harus perangkat desa yang masih aktif.Ini melanggar ketentuan Pasal 7 permendagri 67/2017 pasal 1 bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh perangkat Desa yang tersedia.

Sambungnya,sementara yang mengganti dengan posisi pelaksana adalah orang baru yang belum pernah menjadi perangkat desa atau pernah diseleksi tiba-tiba muncul jadi pelaksana tugas.Kepala Desa Wandoke Laode Ngkeba tidak mengindahkan Permendagri 67 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Surat penegasan Pemerintah daerah nomor 130/132 tanggal 12 Februari 2020 perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah Desa, Surat Sekda tanggal 15 April 2020 Nomor 140/297/2020.Perihal Pencabutan SK Kepala Desa tentang pemberhentiaan perangkat Desa, Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor 140/39/BPD tanggal 30 januari 2020.

Perihal pembinaan dan Pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa, sampai hari ini tanggal 26 April 2020 Kepala Desa wandoke tidak mencabut dan tidak mengindahkan Perintah Sekda an Bupati selama 2X24 jam pencabutan SK Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Wandoke.

“Kepada Bupati Muna barat untuk memberikan teguran kepada Kepala Desa wandoke karena telah melawan perintah Undang-undang terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar persoalan ini tidak menimbulkan kegaduhan perlunya teguran atau sikap Pemda terhadap Kades Wandoke yang membangkan terhadap perintah,”pungkasnya.

Laporan:La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *