HMI Komisariat UMK Desak Polda Tangkap Pelaku Pembacokan Mahasiswa

Keterangan Gambar : Ilustrasi

KENDARI – Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (02/01/2020) lalu untuk menyikapi kasus pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe Utara (Konut) berakhir tragis.

Pasalnya usai melakukan unjuk rasa, salah satu mahasiswa UHO Muhammad Iksan dikriminalisasi di kampus Universitas Haluoleo (UHO). Pelaku diduga merupakan oknum dari sewaan salah satu perusahaan tambang di Konut.

Dari saksi mata, seperti dilansir dari media Sultrademo.com MP menceritakan kronologis kejadiannya setelah kembali ke Fakultas Kehutanan UHO pukul 13.00 Wita, dia bersama lima orang lainnya termaksud korban kemudian duduk di halaman jurusan untuk menunggu staf akademik mengurus persiapan KKN.

“Kita semua ikut demo tadi, tiga orang duduk, dua orang berdiri, termaksud Irvan, tiba-tiba muncul dua orang lagi bawa motor vixion, yang bawa motor gemuk, yang pegang parang brewok, dia langsung datang tebas Irvan, dan kita sempat diburu baru kita lari,” ungkapnya.

Menyikapi Kasus pembacokan tersebut, HMI Komisariat Universitas Muhammadah Kendari (UMK) mengutuk keras tindakan kriminal dan mengharapkan Polda Sultra segera mengusut tuntas kasus ini. Hal tersebut agar pelaku pembacokan bisa segera ditangkap.

Ketua umum HMI Komisariat UMK Rasidin Silahi S, mengutuk keras pelaku premanisme ini. Kata dia, harusnya di awal tahun 2020 bisa memperbaiki sistem demokrasi yang hampir rusak. Tetapi dengan adanya pembacokan mahasiswa UHO ini sebagai bentuk buruknya demokrasi.

“Kami minta kepada Polda Sultra agar kasus ini diusut agar pelaku pembacokan bisa ditahan dan dihakimi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” ujar Rasidin via selulernya, Sabtu (4/01/2020).

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Bidang PTKP HMI Komisariat UMK Jarman bahwa negara demokrasi bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Hal itu sudah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998, penting sesuai koridor dan ketentuan Undang-undang.

“Siapa saja berhak menyampaikan pendapat di muka umum yang penting sesuai dengan koridornya, apalagi mahasiswa sebagai agen of control,” jelas Jarman.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *