BUTON – Sejumlah guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-kabupaten Buton meminta kepada PGRI Buton untuk merapatkan barisan menghadapi Pemilu 2024.
Pasalnya, banyak harapan dan kebutuhan Guru tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Diantaranya seperti MGMP tidak berjalan alias mati, Honor Daerah (Honda) untuk guru Honorer mandek, tunjangan Sertifikasi yang diduga dipangkas atau dipotong dengan alasan tertentu, serta workshop dan sejenisnya kurang sekali.
“Semua yang berhubungan dengan peningkatan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan guru tidak diperhatikan dengan baik,” ungkap salah satu perwakilan MGMP, Kabupaten Buton, Abdurahman M, S.Pd kepada Potretsultra.com, Rabu (14/9/2022).
Abdurahman mengakui bahwa guru adalah ASN yang dilarang terlibat politik praktis. Tetapi guru memiliki hak politik untuk menentukan wakilnya di 01 Buton dan perwakilannya yang duduk di kursi DPR atau DPRD.
“Selama ini yang banyak diurus adalah sarana dan pendirian sekolah baru. Guru sebagai faktor utama penentu mutu dan kualitas pendidikan tidak terurus dengan baik, sehingga yang terjadi kualitas SDM di Buton mengalami kemunduran bukan kemajuan,” ujarnya.
Abdurahman juga mengatakan, jumlah guru banyak dan menyebar di seluruh pelosok desa. Jika berada pada satu langkah dan komitmen, maka pasti ada figur baru yang memberi harapan nyata bagi guru di tahun 2024 nanti baik di eksekutif maupun legislatif.
Dia berharap pada PJ Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si agar lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan dan harapan semua guru di Kabupaten Buton ini.
“Faktor utama keberhasilan pendidikan adalah guru. Oleh karenanya, hargai dan muliakan guru,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan