Dialog Omnibus Law, HMI Hadirkan Pengamat Hukum dan Wakil Ketua DPRD Sultra

Keterangan Gambar : Suasana Dialog Publik Omnibus Law oleh HMI Komisariat UMK

KENDARI – Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kini makin menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan.

Pengamat hukum Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun ikut menanggapi bakal diterapkannya Omnibus Law di Indonesia. Menurutnya, jika regulasi ini diterapkan maka akan banyak merubah sistem tata hukum perundang-undangan.

“Jika diterapkan, ini akan merubah sistem tata hukum kita,” ujar Bariun saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik HMI Komisariat UMK Cabang Kendari di salah satu Warkop di Kendari, Senin Malam (21/1/2020).

Kaitannya dengan Otonomi Daerah, Direktur Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini mengatakan, pihak daerah harus ikut diundang untuk mencermati aspirasi dari daerah masing-masing. “Karena otonomi daerah itu kan, diberikan kebebasan  untuk menentukan ketentuan rumah tangga sendiri dengan Perda-perdanya,” ungkapnya.

Bariun juga menilai, bahwa jika diterapkan maka Omnibus Law ini banyak hal yang akan bertentangan dengan perda-perda yang telah disahkan terlebih dahulu di setiap daerah.

Di tempat yang sama, Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang yang juga turut hadir sebagai pembicara dialog  menegaskan, kehadiran Omnibus Law dinilai dapat melemahkan posisi Pemerintah Daerah (Pemda).

Apalagi kata dia, banyak korporasi besar yang diduga ikut ‘dilayani’ dalam UU Omnibus Law tersebut. Meski kemungkinan besarnya RUU Omnibus Law ini akan disetujui oleh sebagian besar anggota DPR RI, Endang berharap agar kepentingan dan kesejahteraan rakyat tetap diutamakan.

“Saya harap Omnibus Law ini jangan semata hanya untuk melayani kepentingan para korporasi besar, tapi harus lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” harap Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sultra ini.

Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Saharuddin. Kata dia, RUU Omnibus Law ini lebih untuk kepentingan para investor. Sedangkan rakyat posisinya hanya sebagian kecil kepentingannya akan diakomodir dari RUU ini.

“Pada dasarnya kami tidak setuju, ini tentu saja menjadi tidak baik karena semua bicara kepentingan investasi,” ujarnya di sela-sela dialog.

Sementara itu dalam sambutanya, Ketua Umum HMI Komisariat UMK Cabang Kendari Rasidin Silahi menjelaskan bahwa tujuan mengangkat tema Omnibus Law ini karena di Sulawesi Tenggara ia menganggap belum ada forum yang mendiskusikan tentang hal tersebut. Selain itu, masyarakat Sultra juga belum banyak yang mengetahui soal RUU ini.

“Ini masih sekedar rancangan tetapi kita waspada memang karena ada banyak pasal-pasal yang tidak pro rakyat, contoh dalam UU ketenagakerjaan  bahwa buruh digaji dari hasil upah minimum diganti gaji buruh atas hitungan per jam, ini kan melemahkan pihak buruh,” katanya.

Rasidin mengajak semua pihak untuk tetap mengawal RUU Omnibus. Hal tersebut, agar tidak ada yang dirugikan dalam penerapannya. “Apabila RUU Omnibus Law ini merugikan rakyat maka kami akan bersuara lebih terdepan,” tegasnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Sekretaris bidang PTKP HMI Komisariat UMK Jarman mengatakan, dialog publik ini merupakan program kerja yang dibidanginya dan hal ini merupakan langkah awal untuk mendiskusikan isu-isu baik lokal, nasional, maupun internasional.

“Kedepan akan ada dialog publik yang selalu menggali isi-isu kekinian yang menarik perhatian publik, karena kader HMI harus mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman,” tutup Jarman yang juga Ketua BEM Fakultas Pertanian UMK ini.

Untuk diketahui, kegiatan dialog publik ini ikut disupport oleh media online Potretsultra.com dan Sultrademo.co.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *